BANTUL – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mengatakan, lembaga pendidikan termasuk salah satu lahan basah untuk melakukan punguta luar (pungli). Dari penelitian yang pernah ia lakukan, setidaknya ada 59 ruang berpotensi praktik korupsi kecil-kecilan pada bidang tersebut. Misalnya, pendaftaran masuk sekolah, daftar ulang, les, esktrakurikuler, hingga wisuda.

“Ini terjadi karena tidak ada transparansi anggaran dan pembiayaan. Sekolah asal menarik dengan dalih untuk pembiayaan kegiatan siswa dan biasanya atas nama komite sekolah,” kata Hifdzil saat mengisi diskusi publik dengan tema Mencegah dan Melawan Korupsi di Dunia Pendidikan di Kompleks Parasamya Kantor Bupato Bantul, Selasa (1/11).

Tak sekadar pungli, praktik kotor lain juga kerap terjadi di lembaga pendidikan yaitu gratifikasi. Biasanya, gratifikasi berupa pemberian uang kepada para pejabat kala melakukan kunjungan.

Padahala, itu bertentangan dengan pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang No. 20/2001.

Ia pun meminta kepada kepala sekolah, pengurus sekolah, dan guru serta komite sekolah untuk menghilangkan praktik gratifikasi. Apalagi, sekolah merupakan tempat memupuk kejujuran dan keteladan bagi anak didikya. “Jika ini dibiarkan terus maka rusak lah tatanan negera ini,” jelasnya. (zam/ama)

BANTUL – Keberadaan Satgas pungli yang dibentuk Gubernur DIJ mendapat respon pejabat di daerah. Bupati Bantul Suharsono mewanti-wanti para guru menghindari praktik korupsi, baik gratifikasi maupun pungli. “Jika sampai ada yang melakukan, saya pastikan akan diproses sesuai hokum yang berlaku. Ini tidak main-main,” kata Suharsono.

Sebagai bupati, Suharsono berulang kali telah mengingatkan kepada sekolah untuk menerapkan transparansi anggaran. Terlebih, kebutuhan biaya pendidikan setiap tahunnya cukup tinggi. Mencapai Rp 3,5 juta per siswa. Di sisi lain, anggaran pemerintah sangat minim. Sehingga kekurangan biaya ini dibebankan kepada orang tua siswa.

“Setiap tahun kami berupaya terus menaikan anggaran pendidikan,” jelas pensiunan Polri ini.

Dukungan pemberantasan korupsi dan pungli mendapat sambutan positif Dewan Pendidikan Bantul. Anggota Dewan Pendidikan Bantul Ardi Rispurwanto mengatakan, praktik korupsi bisa melibatkan siapa pun. Tak terkecuali orang alim. Karena itu, kepala sekolah, guru, dan staf lembaga pendidikan harus menguatkan imannya dan hidup sederhana supaya tidak terseret dalam pusaran korupssi dan pungli. “Para siswa juga perlu dibekali pendidikan antikorupsi dan bahaya pungli,” kata Ardi. (zam/ama)