KULONPROGO – Hasil pertemuan tertutup kerabat Kadipaten Puro Pakualaman dengan pihak-pihak terkait soal kompensasi telah ada hasil final. Berdasar pertemuan di ruang kerja bupati Kulonprogo yang melibatkan dengan Pj Bupati Budi Antono dan mantan Assek II Agus Anggono, diputuskan bahwa kompensasi bagi penggarap Paku Alam Ground (PAG) besarannya Rp 25 miliar. Dijelaskan tersebut semata hanya bersifat koordinasi dengan Pj bupati.

“Sesuai ketentuan awal, Pakualaman akan memberikan dana kompensasi kepada petani penggarap Rp 25 miliar. Itu sudah final, tidak ada lagi pembahasan,” kata Agus.

Sebelumnya, pada akhir September lalu, penggarap lahan Paku Alam Ground (PAG) terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Temon menolak kompensasi Puro Pakualaman. Mereka menilai kompenasai senilai Rp 25 miliar tidak sesuai kontribusi penggarap yang telah meningkatkan nilai lahan PAG. Dikatakan Ketua Forum Komunikasi Penggarap Lahan Pesisir (FKPLP) Sumantoyo, para penggarap kecewa dan menolak besaran kompensasi tersebut.

“Lebih baik uangnya dimakan Puro sendiri daripada sekadar untuk ilo-ilo,” kata Sumantoyo.

Menurut dia, PAG memiliki tanah tersebut tanpa membeli melainkan secara historis. Selain itu, selama ini lahan hanya dibiarkan, hingga digarap warga dan akhirnya nilainya tinggi saat dinilai tim apraisal.

“Jika dulunya Puro memiliki lahan PAG itu dengan cara beli kami tentu tidak akan meminta kompensasi. Tapi dulu cuma tanah sejarah. Tanah persil yang ditulis dengan tinta merah,” ujar Sumantoyo.

Ditambahkan Sumantoyo, dengan nominal tersebut kompensasi yang diberikan hanya sebesar Rp 15.000 per meter persegi dengan total luas 160 hektare.

“Padahal tuntutan kami Rp 150.000 per meter, ke mana nol yang satu lagi?” tanyanya.

Sementara itu, warga terdampak NYIA belum semua mengambil jatah relokasi. Dari 518 KK, baru 447 KK yang mengambil jatah. Tim pengadaan tanah dan tim appraisal masih melakukan verifikasi tanah. Termasuk lahan milik warga penolak bandara (Wahana Tri Tunggal/WTT).

“Bagian Pemerintahan dan Pemerintahan Desa diminta melakukan validasi lapangan. Mendata ulang yang benar-benar ambil relokasi,” tutur Sekda Kulonprogo Astungkoro. (tom/dem)