JOGJA – Bagi para pejabat negara dan pegawai negeri sipil (PNS)/pegawai pemerintah yang masih hobi melakukan pungutan liar (pungli) kepada masyarakat segera lah bertobat. Itu bila Anda tidak ingin terkena imbasnya. Sebab, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X telah meresmikan keberadaan satgas sapu bersih pungutan liar (saber pungli).

Pengukuhan satgas itu dilakukan di Aula Pam Obvit, Mapolda DIJ, Selasa (1/11). Satgas tersebut berasal dari berbagai elemen seperti Polri, TNI, kejaksaan, dan PNS yang bertugas Pemprov DIJ.

Pembentukan satgas ini menindaklanjuti Peraturan Presiden (PP) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Tindak lanjut perpres tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 127/Tim/2016 tentang Pembentiukan Satgas Saber Pungli di DIJ yang dikomandoi Irwasda Polda DIJ Kombes Pol Budi Yuwono.

“Kami tidak main-main dalam memberantas pungli. Jangan macam-macam, karena satgas pungli berada dimana-mana,” kata Kapolda Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat.

Prasta pun menerangkan, pihaknya telah mencopot jabatan lima petugas karena kedapatan melakukan pungli. Empat orang di antaranya berasal dari kesatuan lalu lintas dan satu lainnya pegawai harian lepas.

“Sekarang sudah pada takut. Jika masih ada yang kedapatan melakukan pungli, langsung saya minta proses sesuai hukum. Tidak ada tolerasi,” tegasnya.

Prasta berjanji akan terus mengawasi dan memberantas potensi pungli di institusi yang dipimpinnya. Fokus perhatiannya tertuju pada sentra-sentra pelayanan publik. Tak dipungkiri, unit layanan masyarakat merupakan titik rawan terjadi pungli. “Kami sedang lakukan pemetaan dengan memaksimalkan peran intelejen,” lanjut Prasta. (bhn/ama)