SLEMAN – Pungutan liar (pungli) bisa terjadi di lembaga pemerintahan mana saja. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Tak terkecuali di kantor keimigrasian, yang melayani pembuatan paspor atau berkas administrasi kewarganegaraan.

Bahkan, Plt Kepala Kantor Keimigrasian Kelas I Jogjakarta Kurnia Dwinastiti secara blak-blakan menyebut institusinya termasuk “lahan basah” untuk tindakan pungli. Sebab, lembaganya setiap hari menerima sedikitnya 190 permohonan pembuatan paspor. Sedangkan ruang pelayanan yang tersedia hanya empat unit dengan jumlah petugas terbatas. “Ini bisa menjadi celah adanya pungli agar paspor diproses lebih cepat,” ungkapnya kemarin (31/10).

Kurnia tak menampik adanya risiko pungli yang dilakukan jajarannya. Sebab, sebagaimana banyak terjadi, kasus pungli bisa berasal dari masyarakat yang menginginkan jalur instan. Berawal dari lamanya mengurus dokumen akibat antrean panjang.

Dikatakan, pungli bisa terjadi jika pemohon memberi uang ekstra untuk mempercepat proses pembuatan paspor.

Nah, melihat kondisi tersebut pihaknya terus berupaya menekan segala risiko potensi pungli di lembaganya. Salah satu langkahnya dengan membuka pintu pelayanan selebar-lebarnya dengan ruang layanan yang bisa terpantau dari luar. Sehingga tidak ada glenak-glenik untuk memuluskan proses pembuatan paspor.

Lebih dari itu, Kurnia memerintahkan semua kepala seksi tegas menindak petugas layanan yang kedapatan melakukan pungli kepada masyarakat. Jika ada laporan pungli, dirinya meminta laporan langsung. “Tentu akan kami tindak tegas,” janjinya.

Kurnia menyebut, biaya pembuatan paspor hanya Rp 350 ribu. Lama proses pembuatannya tiga hari.

Ruang pelayanan yang dikemas secara terbuka, menurut Kurnia, termasuk strategi mencegah pungli yang cukup efektif. Apalagi, masyarakat juga dapat mengawasi secara langsung.

Kurnia mengimbau masyarakat turut mendukung upaya pemerintah pusat untuk sapu bersih pungli. Khususnya di kantor keimigrasian. Caranya, warga diminta sabar mengikuti seluruh proses permohonan paspor. Sesuai tahapan resmi, tiap pemohon harus mengisi dokumen administrasi dan mengikuti sesi wawancara. “Jadi masyarakat sebagai pemohon (paspor) juga harus proaktif,” imbaunya. (dwi/yog/ong)