BANTUL – Penertiban area zona inti gumuk pasir pesisir selatan Bantul terus berlanjut. Satpol PP akhirnya melayangkan surat peringatan (SP) kedua bagi penghuni gumuk pasir yang mbalela
kemarin (31/10).

Berbeda dengan sebelumnya, penerbitan SP kali ini tanpa perlawanan. Sebab, pada waktu yang bersamaan sebagian besar penghuni area seluas 141 hektare tersebut sedang mengadu ke DPRD DIJ. “Kosong nggak ada orang. Malah enak. Tinggal nempelin SP dua saja,” ujar Kasat Pol PP Hermawan Setiaji saat ditemui di kawasan Hutan Pinus Mangunan kemarin.

SP 2 hanya berlaku selama tiga hari sejak diterbitkan. Jika tetap tak ada respons, Satpol PP akan melayangkan SP 3 yang berlaku hanya sehari. “Setelah itu surat perintah pengosongan,” tegasnya.

Nah, jeda waktu antara penerbitan SP 2 hingga surat perintah pengosongan akan dimanfaatkannya untuk melakukan pendekatan terakhir. Agar para penghuni gumuk pasir bersedia membongkar dan pindah lokasi secara mandiri. Tanpa menunggu dieksekusi pemerintah. “Semoga ada hasilnya,” harapnya.

Dari pantauannya, hingga kemarin baru tiga bangunan yang dibongkar atas kemauan penghuni setempat. Padahal, jumlah bangunan di area zona inti gumuk pasir ada 64 unit. Meliputi rumah hunian, tempat parkir umum, sarana mandi cuci kakus (MCK), dan tambak udang.

Mengenai kepergian penghuni gumuk pasir ke DPRD DIJ, Hermawan mengklaim tahu persis tujuan mereka.

Menurutnya, mereka ingin meminta perlindungan, sekaligus mendorong para wakil rakyat agar sudi menghentikan langkah pemkab menertibkan kawasan konservasi itu. Bahkan, dia mengaku pernah dikontak oleh salah seorang anggota DPRD DIJ yang memintanya menghentikan penertiban gumuk pasir. “Kami nggak mau,” tegas Hermawan yang menolak membeberkan siapa sosok yang dimaksud.

Sikap keukeuh yang ditunjukkan Satpol PP berlandaskan perintah Pemprov DIJ. Hermawan mengklaim, siapapun tak punya kewenangan menghentikan langkah lembaga penegakan peraturan daerah, kecuali Pemprov DIJ. Bahkan, DPRD DIJ sekalipun, tidak berhak.

Semestinya, lanjut Hermawan, penghuni area zona inti gumuk pasir meminta pendampingan dewan untuk menghadap Pemprov DIJ. “Tapi mereka nggak mau. Maunya ke dewan,” ucapnya.

Mantan kepala Kantor Pengelolaan Pasar Bantul ini menilai langkah penghuni gumuk pasir dengan wadul ke DPRD DIJ akan sia-sia. “Kalau mereka bersama dengan beliau (anggota DPRD DIJ) datang ke Pemprov DIJ, malah akan kami dherekke. Untuk melihat keputusan terakhir seperti apa,” kata Hermawan.

Lurah Parangtritis Topo menegaskan, kelurahan mendukung rencana penertiban area zona inti gumuk pasir. Toh, mayoritas penghuni di zona inti gumuk pasir merupakan warga luar DIJ. “Dari puluhan penghuni hanya lima yang ber-KTP Bantul. Itupun hanya dua orang yang asli Parangtritis,” bebernya.

Topo mengaku telah mencarikan solusi berupa relokasi bagi penghuni gumuk pasir, terutama warga asli Bantul. Namun, hingga sekarang belum ada yang memanfaatkan tawaran tersebut.

Sementara itu, Sudarman, salah seorang penghuni zona inti gumuk pasir bersikukuh tetap akan bertahan. Dia meyakini, tanah gumuk pasir bukan termasuk Sultan Ground (SG). Karena itulah dia mengadukan persoalan tersebut ke DPRD DIJ. “Kalau dipindah harus ada tempat relokasi dan ganti rugi,” tuntut pengelola objek wisata Pantai Cemoro Sewu ini.(zam/yog/ong)