JOGJA – Pemprov DIJ merasa optimistis rancangan peraturan daerah istimewa (raperdais) tentang pertanahan bakal segera dibahas DPRD DIJ. Keyakinan itu menyusul telah diserahkannya draf raperdais ke parlemen.

“Sekarang sudah di tangan Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DIJ,” ucap Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIJ Hananto Hadi Purnomo di kantornya di Jalan Tentara Rakyat Mataram Jogja, kemarin (31/10).

Hananto meyakini proses pembahasan akan berjalan mulus. Sebab, draf raperdais itu tidak banyak mengalami koreksi dari Bapemperda. “Hanya sedikit yang dicoret-coret,” katanya.

Beberapa jam sebelum ditemui di ruang kerjanya, mantan Kabid Tata Ruang Dinas PUP dan ESDM DIJ itu baru saja memberikan penjelasan terkait draf raperdais pertanahan dan raperdais tata ruang kepada Bapemperda DPRD DIJ.

Setelah pertemuan itu, Hananto berharap kedua raperdais itu sudah dapat dibawa ke paripurna dewan. Dengan demikian, pembahasan raperdais pertanahan dan raperdais tata ruang dapat dimulai. “Kami ingin sebelum akhir tahun sudah dapat disahkan,” katanya.

Hananto meyakini sebetulnya data menyangkut tanah kasultanan atau sultan ground (SG) dan tanah kadipaten atau Pakualaman Ground (PAG) tidak banyak persoalan. Data kedua tanah tersebut telah tersedia di peta-peta desa. “Jadi kami tinggal ngiling (memindahkan) saja,” ujarnya.

Terkait raperdais tata ruang, Hananto mengatakan, materi yang dibahas akan diperluas. Muatan raperdais tata ruang tak lagi terbatas hanya tata ruang yang berhubungan dengan tanah SG dan PAG seperti diamanatkan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

“Kami perluas menyangkut tata ruang yang berhubungan dengan nilai-nilai keistimewaan. Misalnya, geo heritage di pegunungan seribu Gunungkidul,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan penjelasan terkait dengan evaluasi RAPBD Perubahan 2016 DIJ yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dari evaluasi itu, dua kegiatan yakni peningkatan kapasitas lembaga pertanahan Keraton Jogja dan Pakualaman serta kegiatan identifikasi tanah kasultanan dan kadipaten dilarang dilaksanakan.

Untuk kegiatan pertama nilainya Rp 1,5 miliar. Semula pada APBD murni 2016 hanya dianggarkan sebesar Rp 500 juta. Namun dalam perubahan bertambah Rp 1 miliar sehingga menjadi Rp 1,5 miliar. Kegiatan itu diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor station wagon.

Sedangkan kegiatan kedua adalah identifikasi tanah kasultanan dan kadipaten. Semula Rp 3 miliar berkurang Rp 1.005.360.000 menjadi Rp 1.994.640.000. Antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja modal pengadaan komputer. “Kedua kegiatan itu memang sudah kami coret,” jelas Hananto.

Pria yang tinggal di Perum Banteng Baru, Ngaglik, Sleman ini menerangkan, latar belakang munculnya kegiatan tersebut. Menurut dia, kelembagaan pertanahan di kasultanan dan kadipaten harus diperkuat.

Terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM). “Identifikasi yang kami lakukan lebih untuk memperkuat data base berbasis teknologi informasi,” lanjutnya.

Meski tahun ini urung dilaksanakan, Hananto tak mau menyerah. Tahun depan kegiatan serupa kembali diusulkan. “Kami anggarkan di APBD 2017,” jelasnya.

Terpisah, anggota Bapemperda DPRD DIJ Agus Sumartono memberikan pandangan berbeda. Dia tak bisa memastikan pembahasan raperdais pertanahan akan segera bergulir ke paripurna. Alasannya masih banyak yang harus dibahas. “Banyak hal yang kami harus dalami,” tegasnya.

Pendalaman antara lain terkait dengan pengakuan status kepemilikan tanah. Dewan khususnya bapemperda tak ingin gegabah asal melangkah. Menurut dia, data pertanahan harus benar-benar matang. “Pertanahan masalah sensitif. Pembahasannya tidak bisa kayak menggarap sinetron, kejar tayang,” ujar anggota dewan provinsi dua periode ini.

Dia juga tak bisa menjamin 2016 ini raperdais pertanahan selesai dibahas dan dapat disahkan. “Waktunya masih panjang,” kilah Gus Ton, sapaan akrabnya. (kus/ila/ong)