JOGJA – Raja Keraton Jogja Hamengku Bawono (HB) Ka 10 diminta kebijaksanaannya untuk mengayomi dan menyejahterakan para buruh. Mereka menilai penetapan upah minimum kota (UMK) maupun upah minimum provinsi (UMP) oleh Gubernur DIJ Hamnegku Buwono (HB) X belum sesuai harapan buruh di DIJ.

Harapan tersebut disampaikan dalam aksi budaya tapa pepe yang digelar di Alun-Alun Utara Jogja tepat di depan Pagelaran Keraton Jogja, kemarin (31/10).

Dalam aksiya beberapa buruh yang mengenakan baju Jawa, duduk bersila menghadap ke Keraton Jogja. “Kami mengadukan pemerintah yang tidak benar kepada Raja Keraton Jogja,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi.

Menurut Akir, sapaanya, dalam tradisi di Keraton Jogja, tapa pepe merupakan bentuk usulan atau aduan dari masyarakat yang mengalami ketidakadilan. Harapannya Raja Keraton Jogja HB Ka 10, jelas dia, bisa menyikapi keresahan kawulanya dengan lebih bijaksana. Berbeda dengan Gubernur DIJ yang memutuskan persoalan secara birokratis maupun politis.

“Harapan kami Raja Keraton Jogja yang menganyomi dan melindungi warganya bisa merasakan betapa rendahnya upah buruh di DIJ dan bisa menegur Gubernur DIJ,” ujarnya.

Raja Keraton Jogja HB Ka 10 maupun Gubernur DIJ HB X, sebenarnya adalah orang yang sama. Gelar HB Ka 10 hanya digunakan dalam kapasitasnya sebagai Raja Keraton Jogja pasca dibacakannya Sabdaraja pada 30 April 2015 lalu. Sedang gelar HB X digunakan saat menjalankan pemerintahan sebagai Gubernur DIJ.

Akir mengatakan, sudah saatnya upah murah di DIJ diakhiri, HB X dalam penetapan UMK 2017 tidak hanya berdasarkan instruksi Menteri Ketenagakerjaan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 saja.

Karena jika berpedoman itu, kenaikan upah buruh di DIJ hanya 8,25 persen. Padahal kenaikan upah pada 2015 ke 2016 meningkat 11,5 persen. “Jika hanya mengacu PP Pengupahan, kenaikan upah pada 2017 hanya akan meningkat sekitar Rp 100 ribu,” jelasnya.

ABY menuntut dalam penentuan UMK, berdasarkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) dari buruh. Dari survei KHL itu kenaikan upah minimum di Kota Jogja pada 2017 rata-rata sebesar Rp 650 ribu atau menjadi Rp 2,6 juta. “Jika masih Rp 1,5 juta, kapan para buruh bisa memiliki perumahan, nilai segitu perbankan tidak mau memberikan kredit,” jelasnya.

Sementara itu, Pemprov DIJ telah menetapkan UMK dan UMP 2017. Dasar perhitungannya yakni surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 175/MEN/PHIJSK-UPAH/X/2016 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,18 persen.

Berdasar indikasi tersebut, pada rapat koordinasi gubernur dengan bupati dan wali kota se-DIJ disepakati dan ditetapkan bahwa UMP dan UMK DIJ 2017 angkanya 8,25 persen.

“UMP sebesar Rp 1.337.645,25,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIJ Andung Prihadi usai rapat koordinasi di Bangsal Kepatihan, kemarin (31/10).

Dijelaskan, UMP ditetapkan lebih dahulu dan diumumkan dalam jangka waktu satu hari yakni 1 November 2016. Sedangkan UMK yang umumnya ditetapkan selang 20 hari setelahnya, dalam rapat koordinasi kemarin juga telah ditetapkan. Hal ini belum tentu terjadi juga di provinsi lainnya. Sebab, ada provinsi lain di Indonesia yang UMP-nya sudah ditetapkan namun UMK-nya belum.

Dengan ditetapkannya UMK, maka UMP tidak berlaku. Namun, UMP tetap harus ditetapkan sesuai amanah undang-undang di seluruh Indonesia.

“Inilah angka yang sudah disepakati dan menjadi keputusan terbaik yang sudah melalui proses rapat koordinasi Dewan Pengupahan DIJ dengan Dewan Pengupahan Kabupaten dan Kota,” jelasnya.

Diakui dibanding tahun lalu kenaikan UMK DIJ lebih kecil. Tahun lalu naik sebesar 11,5. Namun, dibanding survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), baik UMP maupun UMK DIJ 2017 tetap lebih tinggi.

Dia menegaskan, survei KHL tidak dijadikan perhitungan dan hanya dijadikan bahan pembanding. Namun, pihaknya tetap mendorong kabupaten dan kota agar mencapai angka yang ideal. Karena idealnya lebih dari KHL.

Diketahui, untuk UMK 2017 di Kota Jogja sebesar Rp 1.572.200, Kabupaten Sleman Rp 1.448.385, Kabupaten Bantul Rp 1.404.760. Sedangkan Kabupaten Kulonprogo Rp 1.373.600 dan Gunungkidul Rp 1.337.650.

Gubernur DIJ HB X mengatakan, keputusan tersebut sudah berdasarkan surat dari Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dengan rumusan inflasi nasional dan PDB nasional, DIJ tidak harus merasa dirugikan.

“Saya lebih senang karena inflasi nasional dan pertumbuhan PDB lebih tinggi, DIJ inflasinya kan hanya dua koma sekian. Kalau berdasar inflasi daerah yang disetujui kan nilainya turun,” ujarnya.

Selain inflasi nasional dan pertumbuhan PDB tidak ada argumentasi dan alasan diluar itu yang bisa dimasukkan dalam rumusan. Sebab itu sudah ketetapan dari pusat. Kalau ada yang tidak setuju jangan mempertanyakannya sekarang, tetapi saat pembahasan Dewan Pengupahan yang lalu. “Gubernur itu kan hanya menetapkan yang sudah disetujui bupati dan wali kota. Yang paling rendah itu ya UMP, kalau UMK harus lebih besar dari itu,” ujarnya. (pra/dya/ila/ong)