KULONPROGO – Bekerja di negara lain dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bukan hal mudah. Jika berangkat melalui jalur ilegal, konsekuensinya bisa menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking).

Korban tersebut sulit mendapat perlindungan pemerintah. Demikian disampaikan Tim Riset Mitra Wacana Woman Resorce Centre (WRC) Septi Wulandari (27/10).

Dia telah melakukan riset pada 2015 terhadap 150 orang mantan buruh migran sebagai responden. Waktu keberangkatannya 1998 hingga 2013.

Mereka berasal dari enam desa di tiga kecamatan. Yakni warga Desa Tirtarahayu dan Banaran (Kecamatan Galur), Sentolo dan Demangrejo (Kecamatan Sentolo), serta Kalirejo dan Hargorejo (Kecamatan Kokap).

Sebanyak 56 persen responden mengaku bekerja di sektor informal, seperti pembantu rumah tangga, penjaga toko, pelayan restoran, perawat lansia, dan perawat anak. Ternyata, persoalan dihadapi saat berkerja cukup kompleks, bekerja 20 jam per hari, penampungan dan tempat tinggal yang tidak layak, hingga menjadi korban pelecehan seksual.

Mereka mengaku bekerja tidak sesuai kontrak. Bahkan ada yang dipaksa menjadi kurir narkoba. Pelecehan seksual juga bisa terjadi saat pemberangkatan, perjalanan, penampungan, hingga di tempat kerja.

‘’Bahkan ada yang sampai hamil dan punya anak lalu dibawa pulang,” kata Septi.

Tim riset lainnya, Ngatiyan menambahkan, kasus perdagangan orang yang menimpa warga Kulonprogo mencapai 20,64 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015.

“Mayoritas mereka ke luar negeri dengan alasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Sayangnya, tidak semua melalui prosedur yang benar, sehingga justru menjadi korban kasus perdagangan manusia,” kata Ngatiyan.

Dia mengimbau pemerintah meningkatkan pengawasan dalam perekrutan tenaga kerja. Sistem yang terintegrasi untuk menjamin keselamatan TKI menjadi sangat penting, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal. “Upaya itu juga harus diupayakan mulai dari desa,” imbau Ngatiyan.

Direktur Mitra Wacana WRC Rindang Farihah berharap masyarakat waspada saat memutuskan ingin menjadi TKI. Minimal memiliki keterampilan kerja dan berangkat melalui prosedur yang legal dan resmi. “Identitas harus sah dan asli, jangan dipalsukan,” harap Rindang. (tom/iwa/mg2)