KULONPROGO – Kampanye Pilbup Kulonprogo 2017 sudah dimulai. Sesuai tahapan, akan dilaksanakan hingga 11 Februari 2017. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo telah memfasilitasi alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye bagi masing-masing pasangan calon.

“Masing-masing paslon diberi 36 ribu flyer dan leaflet, 5.000 poster, 176 spanduk, serta 240 umbul-umbul. Paslon diberi kesempatan memperbanyak alat dan bahan kampanye hingga 150 persen dari jumlah yang difasilitasi KPU,” kata Ketua KPU Kulonprogo Isnaini kemarin (28/10).

Relawan dan simpatisan yang tidak terdaftar di KPU harus berkoordinasi dengan paslon agar APK yang dibuat tidak melangar aturan. Relawan tidak boleh membuat APK di luar ketentuan. Semisal mencantumkan gambar presiden. Ada sanksi untuk pelanggaran ini.

Selain itu, paslon juga diperbolehkan mengadakan bahan kampanye berupa suvenir seperti gantungan kunci, mug ataupun payung. Harga dibatasi per item maksimal Rp 25 ribu dengan jumlah maksimal 30 persen dari jumlah pemilih di satu wilayah.

Pemasangan APK akan dikerjakan akhir pekan ini oleh pihak ketiga di sejumlah titik yang sudah disepakati. Pemasangan mengacu zonasi KPU serta Perbup Kulonprogo 42/2016 tentang Tata Cara Pemasangan APK dan Fasilitas Umum Tempat Kampanye Pilbup 2017.

Dalam perbup dijelaskan aturan pelarangan pemasangan APK pada beberapa lokasi. Di antaranya di jalan protokol, area perkantoran, rumah dinas, tempat ibadah, area pendidikan, pasar, rumah sakit, terminal, dan stasiun. KPU akan berkoordinasi dengan Panwaslu, Satpol PP dan tim pemenangan masing-masing paslon.

“Kami mendapat informasi dari Panwaslu ada beberapa spanduk paslon yang terpasang sebelum masa kampanye. Kami sudah minta untuk diturunkan dan diganti dengan APK yang difasilitasi KPU,” kata Isnaini.

Ketua Panwaslu Kulonprogo Tamyus Rochman menegaskan semua pihak bisa menaati peraturan selama kampanye. Tidak hanya untuk paslon dan tim pemenangan, tetapi juga seluruh relawan dan simpatisan tiap paslon, khususnya dalam pembuatan alat peraga dan bahan kampanye.

“Kami imbau relawan dan simpatisan yang tidak terdaftar di KPU berkoordinasi dengan paslon agar APK yang dibuat tidak melangar aturan. Relawan tidak boleh membuat APK di luar ketentuan. Semisal mencantumkan gambar presiden. Ada sanksi untuk pelanggaran ini,” kata Tamyus. (tom/iwa/mg2)