KULONPROGO – Kontestan peserta Pemilihan Bupati (Pilbup) Kulonprogo 2017 boleh menyebarkan bahan kampanye berupa suvenir. Namun, sebagai bentuk netralitas, aparatur sipil negara (ASN) dilarang menerima suvenir pemberian kontestan tersebut.

“Tetap harus menjaga kenetralan dengan tidak menerima bahan kampanye dari pasangan calon (paslon) manapun,” kata Ketua Panwaslu Kulonprogo Tamyus Rochman kemarin (28/10).

Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro juga menyatakan, sangat penting bagi pejabat dan ASN untuk ikut menjaga netralitas, dengan tak memihak kepada paslon tertentu dalam Pilbup. Khususnya dalam masa kampanye.

“Jika ada ASN tanpa tujuan jelas atau surat tugas berada di tengah kampanye salah satu paslon, maka keberadaan yang bersangkutan (netralitasnya) dipertanyakan,” kata Astungkoro.

Namun, kata Astungkoro, tidak menutup kemungkinan keberadaan seorang ASN di sebuah kampanye karena menjalankan tugasnya. Dicontohkan petugas Satpol PP, tugasnya di situ jelas ikut mengamankan, maka netralitasnya tidak perlu dipertanyakan.

“Terkait hal ini, Panwaslu juga memiliki relawan banyak di lapangan. Mereka tentunya juga diberi pemahaman terkait netralitas ini, jangan sampai kemudian memberi laporan yang tidak pas,” kata Astungkoro.

Sementara itu, untuk menjaga netralitas PNS di Kulonprogo, Pj Bupati Kulonprogo Budi Antono melakukan program Tour de SKPD untuk sosialisasi netralitas PNS. Sedikitnya 20 SKPD akan disambangi hingga Kamis (15/11).

SKPD pertama yang mendapat sosialisasi Dinas Pendidikan kemarin (28/10). Budi diterima Kepala Dinas Pendidikan Sumarsana didampingi KaBag TI dan Humas Setda Ariadi dengan peserta dari jajaran Dinas Pendidikan sebanyak 280 orang.

Budi mengungkapkan, program tersebut sebagai ajang silaturahmi dan memperkenalkan diri secara lebih dekat kepada semua PNS di Kulonprogo. Selain itu juga meminta agar PNS netral dalam Pilbup.

“Saya sudah mendapat pesan dari Bapak Gubernur untuk menjaga netralitas PNS dalam Pilkada DIJ, termasuk Kulonprogo,” kata Budi.

Dia menegaskan, akan menindaklanjuti semua laporan panwas jika ada indikasi PNS yang tidak netral. “Kendaraan dinas jangan sampai diganti plat hitam digunakan untuk kampanye,” tegasnya.

Sementara itu Sumarsana menjelaskan, di Dinas Pendidikan Kulonprogo ada 98 pejabat baik eselon IIb sampai eselon IVb. Jumlah PNS di Dinas Pendidikan ada 4.639 orang terdiri dari jabatan struktural, fungsional umum, fungsional pengawas, fungsional penilik, fungsional pamong dan fungsional guru.

“Jumlah PNSD Guru 4.040 adalah bagian dari 9.468 guru yang ada di Kulonprogo di sekolah negeri maupun swasta. Dan jumlah PNSD tersebut pada 1 Januari 2017 akan berkurang 809 karena berlakunya UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan SMA dan SMK berpindah ke provinsi,” kata Sumarsana.

Dia berharap semua PNS Dinas Pendidikan Kulonprogo bisa memosisikan diri dalam Pilkada 2017 dengan netral. Sebagaimana amanah peraturan UU, PNS harus netral, tidak memihak. (tom/iwa/mg2)