BANTUL – Daftar pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bantul yang bermasalah ternyata cukup banyak. Setidaknya hingga awal triwulan empat 2016 ini tercatat ada 10 aparatur negara yang bermasalah. Bahkan, dari jumlah itu dua di antaranya diberhentikan sebagai PNS.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul Broto Supriyanto merinci ada dua jenis pelanggaran yang diterjang para abdi negara ini. Yakni, kategori ringan dan berat. “Jenis kasusnya bermacam-macam,” jelas Supri, sapaannya di ruang kerjanya kemarin (28/10).

Sanksi berat, misalnya. Broto menyebut ada tujuh PNS yang mendapat sanksi berat ini. Dua di antaranya, berujung pada pemberhentian. Dua PNS yang diberhentikan dengan hormat ini terbukti melakukan pelanggaran berat. Satu PNS terlibat dengan tindak pidana pencurian. Satunya lagi tidak masuk kerja selama 46 hari.

Begitu pula dengan ragam jenis pelanggaran berat yang dilakukan lima PNS lainnya. Kendati begitu, jenis pelanggarannya bisa dikelompokkan dalam dua jenis. Yakni, perceraian tanpa mengajukan permohonan izin kepada bupati, serta perselingkuhan. “Lima PNS ini disanksi penurunan pangkat selama tiga tahun,” bebernya.

Broto menambahkan, jumlah PNS yang melakukan pelanggaran ringan hanya tiga orang. Seperti pelanggaran berat, faktor penyebab pelanggaran ringan ini juga bervariatif. Mulai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hingga sering absen bekerja. “Sanksinya hanya berupa teguran,” ucapnya.

Kabid Pengadaan dan Pengembangan BKD Bantul Setyawati menambahkan, ada aturan khusus yang mengatur perilaku PNS berikut sanksi-sanksinya. Bahkan, perceraian PNS pun diatur. Regulasi ini berupa Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan Perka No. 21/2010. “PNS yang mengajukan permohonan atau digugat cerai harus meminta izin kepada bupati,” ungkapnya.

Terkait ‘mbolos’ kerja, Wati, sapaanya menuturkan, peraturan perundang-undangan mengatur tegas. Seorang PNS bakal mendapat sorotan bila absen tanpa keterangan. Walaupun hanya sehari. Sebab, absensi ini bakal diakumulasi selama setahun. “Bila lebih dari 46 hari meskipun tidak berturut-turut bakal diberhentikan,” tegasnya.

Wati mengapresiasi penurunan jumlah PNS yang bermasalah dengan kedisiplinan pada tahun ini. Jumlahnya cukup njomplang dibanding tahun lalu. “Pada 2015 ada 23 kasus,” tambahnya tanpa merinci jenis pelanggarannya.(zam/din/mg2)