KULONPROGO – Warga Pedukuhan Kroco, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih menolak rencana pembangunan kantor terpadu Pemkab Kulonprogo di wilayahnya. Sebagai bentuknya, spanduk penolakan mereka bentangkan, kemarin.

Ketua RT 18 Dusun Kroco, Desa Sendangsari Sukarjo mengatakan pemasangan spanduk itu inisiatif warga. Mereka enggan terusir dari tanah miliknya.

“Kami sudah ayem tentrem di sini. Sebanyak 99 persen warga menolak digusur,” kata Sukarjo.

Sebelumnya, pemkab menggelar sosialisasi kepada 40 warga terdampak. Mereka berasal dari Pedukuhan Kroco dan Blumbang, Desa Sendangsari serta Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih. Rencananya kantor pemkab tersebut membutuhkan lahan 30 hektare.

Menurut Sukarjo, lokasi calon kantor pemkab tersebut padat penduduk dan merupakan lahan produktif. Warga tidak tertarik dengan tawaran pindah maupun pembelian lahan.

“Alasan akan muncul peluang usaha hanya menguntungkan warga sekitar perkantoran yang tidak tergusur. Sementara warga terdampak tetap harus pindah,” ujar Sukarjo.

Kepala Bidang Cipta Karya DPU Kulonprogo Zahram Asurawan mengatakan pemkab tidak akan menggusur atau merelokasi warga Pengasih. Sosialisasi hanya menjelaskan tahap awal rencana pemindahan kantor pemkab.

Jika tetap akan ada pembebasan lahan, kata Zahram, warga terdampak bakal mendapat ganti rugi yang sesuai. “Jika rencana lancer, dan anggaran memadai, pembangunan bisa dilakukan 2018,” ujar Zahram.

Pemkab sebenarnya memiliki empat opsi lokasi lahan. Yakni di Giripeni (Wates), Kaliagung (Sentolo), Tanjungharjo (Nanggulan), dan Sendangsari (Pengasih).

Pengasih dipilih karena lokasinya representatif. Ada di tengah kawasan Kulonprogo. Tanjungharjo terlalu jauh dari pusat kota. Kaliagung didominasi lahan pertanian. Giripeni terlalu jauh bagi kawasan Kulonprogo bagian utara.

“Berdasarkan catatan, lokasi yang akan terdampak di Pengasih 56 rumah. Selain itu, lahan di kawasan tersebut cenderung tidak produktif, hanya ditanami tanaman keras,” jelas Zahram.

Rencana pemindahan kantor Pemkab Kulonprogo karena pemkab tidak memiliki lahan sendiri. Selama ini menyewa tanah kas desa. Setiap tahun membayar sewa Rp 2 miliar. Gedungnya juga sudah tua.

“Menimbang biaya renovasi tinggi, maka disusun masterplan untuk pemindahan pusat perkantoran terpadu di lokasi baru. Pusat perkantoran terpadu juga akan memudahkan pelayanan masyarakat,” kata Zahram. (tom/iwa/mg2)