MUNGKID – Kepolisian Resort Magelang melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang. Pelimpahan berkas ini berbarengan dengan tersangka dan sejumlah barang bukti. Terduga merupakan mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Grabag Sapto Mulyono, 61.

Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi alokasi dana desa (ADD) operasional BPD dari 2007 hingga 2011 silam. Pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 subsider pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU No 20/ 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sesuai UU itu, dia terancam pidana penjara 20 tahun atau minimal empat tahun penjara. “Polisi sudah memeriksa 11 saksi. Pelaku selama ini tidak ditahan karena kooperatif dengan petugas,” kata Kasubag Humas Polres Magelang AKP Santoso kemarin (27/10).

Santoso mengatakan, tersangka sebagai ketua BPD membawa, menyimpan, dan mengelola keuangan BPD. Uang itu dari dana alokasi dana desa (ADD) Pemkab Magelang 2007-2011 untuk kepentingan tersangka sendiri. Bukan digunakan untuk operasional kegiatan BPD. “Seharusnya yang membawa, menyimpan, dan mengelola uang BPD merupakan tugas dan tanggung jawab sekretaris BPD. Itu bukan tugas ketua BPD,” jelasnya.

Pada penyerahan berkas perkara ke Gedung Kejari di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid itu juga diserahkan beberapa barang bukti. Di antaranya satu bendel laporan keuangan pertanggung jawaban (LKPJ) kades Kalikuto 2007, 2008, 2009, dan 2010. Satu bendel Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) 2011, dua lembar petikan Keputusan Bupati Nomor 188.4/21/KEP/02/2007 tentang Peresmian Anggota BPD di 365 desa. “Selain itu juga barang bukti uang tunai Rp 13,5 juta,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, tindak lanjut kasus ini berawal laporan dari laporan masyarakat. Adapun 11 saksi yang sudah diperiksa di antaranya dari unsur sekdes, kades lama, dan lainnya. Setelah diselidiki, pelaku mencoba mengembalikan uang operasional ke para pengurus BPD. “Dari keterangan para saksi menguatkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku,” jelasnya.

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Magelang Taofik Eko Budianto mengatakan, sudah menerima limpahan berkas itu. Kejari masih memeriksa kelengkapan berkas dan sejumlah barang bukti yang dibawa polisi. Tidak menutup kemungkinan, pelaku nantinya juga akan ditahan.

Adapun ADD untuk operasional BPD nilainya sekitar Rp 20 juta. Namun uang sekitar Rp 13,5 juta diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Ketika dilakukan penyidikan, tersangka mengembalikan uang s Rp 13,5 juta ke pengurus BPD. Hingga akhirnya uang itu disita polisi untuk barang bukti. Dalam kasus ini, tidak ada tersangka lain karena uang itu hanya digunakan tersangka sendiri. “Lima hari dari sekarang akan dilimpahkan ke Tipikor Semarang. Tetapi akan dilengkapi dulu,” kata dia. (ady/din/mg2)