MAGELANG – Seharusnya, penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus berdasarkan pada hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Harapannya, penentuan UMK tersebut merujuk pada kekebutuhan riil para pekerja di lapangan. Selama ini, penentuan UMK bagi buruh, lebih banyak pada hitung-hitungan teknis semata. Hal tersebut diusulkan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Jawa Tengah.

“Survei terakhir yang dilakukan pada Oktober ini, hasilnya angka UMK Kota Magelang kurang lebih Rp 2,3 juta. Adapun untuk Kabupaten Magelang juga hampir sama,” ungkap Ketua DPW Aspek Indonesia Jawa Tengah Makiran Selasa (25/9).

Makiran melanjutkan, Aspek berkomitmen untuk penentuan UMK mengacu pada hasil survei KHL, sesuai amanah undang-undang. Kalau setiap kabupaten atau kota tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, ia menyebut itu bukan usulan. Ia menilai hal itu hanya merupakan hasil hitung-hitungan mesin atau komputer.

“Hanya ada tiga variabel yang terlibat. Yaitu UMK tahun berjalan, inflasi, dan pertumbuhan daya beli,” jelasnya.

Makiran yang juga Wakil Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Wilayah Jawa Tengah ini menilai, jika masih menggunakan perhitungan tiga variabel tersebut, berakibat pada UMK yang kecil. Bahkan semakin tertinggal dengan daerah lain, karena bermain diprosentase. Seperti halnya di Jateng – Jogjakarta, semakin tertinggal dengan provinsi tetangganya. Yakni, Jatim, Jabar, DKI, dan Banten.

“Kami sudah beri masukan melalui audiensi. Saya sampaikan bahwa hasil survei KHL yang Aspek Jateng lakukan angkanya bekisar Rp 2,2 juta sampai yang tertinggi Rp 2,6 juta. Masing-masing kabupaten/kota berbeda berdasarkan hasil survei terakhir pada Oktober ini,” jelasnya.

Sementara itu, angka UMK tersebut berbeda dengan yang diusulkan ke Pemkab Magelang. Dewan Pengupahan mengusulkan besaran UMK 2017 Rp 1,56 juta per bulan. “Ya, sudah setuju. Tidak ada revisi ataupun penambahan dan pengurangan terhadap nominal yang diusulkan,” kata Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Agung Trijaya.

Saat ini, usulan UMK Kabupaten Magelang 2017 sudah disampaikan ke Gubernur Jawa Tengah. Kini, pemkab tinggal menunggu hasilnya. “Perkiraan kemungkinan November (nanti) sudah ada jawaban,” katanya.

Seperti diketahui, usulan UMK Kabupaten Magelang tahun 2017 mengalami kenaikan 10 persen (Rp 150 ribu). Sebelumnya dari Rp 1,41 juta pada 2016, naik menjadi Rp 1,56 juta. Angka ini muncul setelah rapat koordinasi Dewan Pengupahan. Antara lain diikuti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Magelang, Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Dinas Tenaga Kerja Sosial Transmigrasi (Disnakersostrans). Penghitungan usulan UMK didasarkan pada ketentuan dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.(ady/hes)