JOGJA – Pemprov DIJ disebut-sebut menunjuk Assekprov Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sulistyo sebagai pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Jogja. Sulistyo akan memulai tugas sebagai orang nomor satu di lingkungan Pemkot Jogja mulai Jumat (28/10) lusa.

“Kalau benar Pak Sulistyo nantinya menjadi Plt wali kota, kami ucapkan selamat. Kami berikan apresiasi dan siap bersinergi sebagai mitra kerja,” ungkap Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono, kemarin (25/10).

Sigit meyakini penunjukan Plt wali kota tersebut telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 74 Tahun 2016. Sulistyo dinilai telah memenuhi persyaratan. Plt wali kota ditunjuk menteri dalam negeri atas usulan gubernur. Kriterianya merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah provinsi atau kementerian dalam negeri.

Kehadiran Plt wali kota ini sebagai konsekuensi masa kampanye yang harus dijalani Wali Kota Haryadi Suyuti (HS) dan Wakil Wali Kota Imam Priyono (IP). Keduanya sama-sama maju sebagai calon wali kota.

Sesuai aturan kedua pejabat tersebut harus menjalani cuti di luar tanggungan negara. Selama masa kampanye yang berlangsung mulai 28 Oktober 2016, kedua tak lagi mendapatkan fasilitas negara. Termasuk menempati rumah dinas.

Seiring itu maka tugas-tugas wali kota dan wakil wali kota dijalankan Plt wali kota. Menurut Sigit, ada banyak agenda yang harus dirampungkan di antaranya, menyelesaikan pembahasan Perda RAPBD 2017 dan penataan kelembagaan Pemkot Jogja.

Mengutip permendagri, Plt wali kota diberikan sejumlah tugas dan wewenang. Kewenangan itu meliputi memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Memfasilitasi penyelenggaraan pilwali dan menjaga netralitas PNS. Menandatangani perda APBD dan perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta melakukan pengisain dan penggantian pejabat sesuai perda OPD. “Namun semuanya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri,” kata Sigit.

Tugas Plt wali kota ini berlangsung 54 hari dari 28 Oktober hingga 20 Desember 2016. Saat itu masa jabatan HS-IP sebagai wali kota-wakil wali kota periode 2011-2016 resmi berakhir.

Selanjutnya, tugas Plt digantikan penjabat wali kota yang menjalankan tugas hingga dilantiknya pasangan wali kota dan wakil wali kota hasil Pilwali 15 Februari 2017. Mekanisme penunjukan penjabat wali kota juga mirip dengan Plt. Gubernur DIJ mengajukan usulan sejumlah nama kepada menteri dalam negeri.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setprov DIJ Beny Suharsono mengatakan tak mengetahui apakah pejabat yang ditunjuk sebagai Plt otomatis juga menjadi penjabat wali kota. Alasannya sampai sekarang pejabat yang disetujui menteri dalam negeri sebagai plt wali kota sesuai usulan gubernur belum turun. “Kami masih menunggu surat dari Mendagri,” ucap Beny.

Untuk memastikan turunnya surat dari Mendagri, Beny langsung jemput bola. Pemprov mengirimkan staf penghubung guna mengambil langsung surat penugasan Plt dari menteri dalam negeri. Sesuai ketentuan, tiga hari sebelum masa kampanye, pemerintah menetapkan Plt kepala daerah yang daerahnya menyelenggarakan pilkada agar tidak terjadi kekosongan penyelenggaraan pemerintahan. (kus/ila/mg1)