KULONPROGO – PT Angkasa Pura (AP) kembali akan melakukan pencairan ganti rugi lahan New Yogyakarta International Airport (NYIA) pada Senin (7/11). Pencairan tersebut untuk warga yang mengajukan pengukuran ulang tanah.

Termasuk ganti rugi bagi warga yang berubah sikap dari relokasi menjadi ganti rugi uang. Serta bagi warga yang masih terkendala kesalahan administrasi.

“Kami juga masih menunggu data Badan Pertanahan Nasional (BPN),” kata Humas Proyek Pembangunan NYIA di Temon dari AP Didik Catur kemarin (25/10).

Menurut Didik, pencairan membutuhkan waktu sepekan. Berbeda dengan pencairan sebelumnya. Pencairan ganti rugi susulan ini dipusatkan pada satu lokasi. “Lokasinya masih kami rencanakan, belum diputuskan,” ujar Didik.

Dia mengatakan molornya pencairan ganti rugi akan mengganggu jadwal ground breaking. Awalnya, pencairan ganti rugi ditarget selesai Rabu (5/10) lalu. Namun, karena banyak kendala, target tersebut tak terpenuhi.

“Namun, target ground breaking akhir November masih mungkin dikejar jika pencairan lancar. Kami berupaya mempercepat seluruh proses guna mengejar target pembangunan fisik yang akan dimulai tahun ini,” kata Didik.

Warga yang mengajukan penilaian kembali juga sudah masuk. Nantinya akan dikembalikan ke BPN untuk divalidasi. Setelah divalidasi, warga bisa segera mendapatkan ganti rugi sesuai aset yang dimiliki.

“Lalu kami akan fokus memberikan ganti rugi untuk lahan Paku Alam Ground (PAG). Sementara, untuk ganti rugi bagi warga yang masih menolak akan melalui proses konsinyasi di pengadilan,” kata Didik.

AP juga masih menjalani proses kasasi untuk gugatan sejumlah petambak udang terdampak yang dikabulkan PN Wates. Mediasi tahapan 42 gugatan baru yang diajukan petambak udang pada Senin (24/10) PN Wates juga tengah dilakukan.

Kepala Desa Glagah Agus Parmono mengatakan warga banyak yang berupah pikiran dari relokasi kepada ganti rugi uang. Hal itu dikarenakan kepastian relokasi belum jelas.

Dia berharap ada kesempatan bagi warga pendukung bandara namun memiliki sengketa ahli waris dengan saudaranya yang menolak bandara. “Semoga tidak harus dikonsinyasi,” kata Agus. (tom/iwa/mg2)