JOGJA – Dalam sepuluh tahun terakhir, tercatat sembilan menteri, 19 gubernur, 46 anggota DPR, dan ratusan bupati serta anggota dewan daerah masuk penjara karena terjerak kasus korupsi. Hal itu menjadi bukti bahwa pemberantasan korupsi dilakukan dengan serius.

Hal itu diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat gelaran Anti Corruption Summit (ACS) 2016 di UGM, kemarin (25/10). Menurutnya KPK, Kejaksaan, dan Polisi sudah bekerja keras dalam membantu pemerintah untuk menindaklanjuti kasus korupsi.

“Dari data tersebut tentu kita membutuhkan upaya yang jelas agar peluang tindak korupsi tidak terbuka lagi bagi para pejabat saat ini,” tuturnya.

JK mengungkapkan, pemerintah tidak hanya fokus untuk menghukum para koruptor saja, namun juga mengubah dan memperbaiki sistem pengelolaan di dalamnya. Sehingga tidak ada lagi cara bagi para koruptor melakukan korupsi. Menurutnya, lingkup perguruan tinggi juga memiliki peran strategis untuk mendukung pencegahan tindak pidana korupsi.

Rektor UGM Dwikorita Karnawati mengatakan, seminar nasional ACS 2016 ini bertujuan mengindentifikasi peran kampus peserta atau nonpeserta ACS dalam menjajaki sinergitas dan potensi kerja sama PUKAT lintas perguruan tinggi.

“Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran dan penguatan kapasitas antikorupsi bagi civitas akademika dari perguruan tinggi yang nantinya dapat diwujudkan dalam gerakan anti dan pencegahan korupsi secara berkelanjutan,” jelas dalam acara yang mengundang 83 perguruan tinggi di Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat dengan peserta lebih dari 1.000 orang.

Terpisah, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengatakan, ACS 2016 memberikan pengetahuan moral kepada generasi muda tentang tindakan nyata yang harus dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia ini.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan informasi terkait kasus korupsi yang baru-baru ini dilaporkan oleh PPATK. Pabrik farmasi di Palembang tercatat memberikan dana sebesar Rp 600 miliar kepada para dokter. Sebanyak 40 persennya dibelanjakan untuk obat. “Fakta ini tentu mempengaruhi pelayanan kesehatan masyarakat yang membutuhkan diagnosa yang jelas dari para dokter tersebut, bukan dari obat-obatan yang mahal tanpa mengerti fungsinya,” ujarnya.

Sementara itu, di lain pihak terkait adanya pungutan liar (pungli) Polda DIJ kini mempersempit ruang gerak terjadinya pungli di sentra pelayanan kepolisian. Salah satu cara yang dilakukan yakni dengan memasang closed circuit television (CCTV).

Kapolda DIJ Brigjen Pol Prasta Wahyu Hidayat menyebut sejak pertengahan pekan kemarin pemasangan CCTV dilakukan di sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) di setiap markas komando. Pemasangan di lakukan dari tingkat Polres hingga Polsek.

“Kalau diamati CCTV kan ketahuan bila ada polisi yang coba-coba bermain,” jelas Prasta, kemarin (25/10).

Dia menjelaskan, peluang-peluang pungli yang dilakukan oleh aparat memang bisa terjadi di berbagai sentra pelayanan. Namun, dengan keberadaan CCTV setidaknya bisa mempersempit terjadinya transaksi pungli.

Jenderal dengan satu bintang dipundak ini meminta kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan. Utamanya, jika ada upaya dari aparat kepolisian yang akan melakukan pungli. (cr1/bhn/ila/mg1)