MUNGKID – Dua rancangan peratuaran daerah (raperda) akhirnya disepakati dewan dengan pemerintah. Kesepatan tersebut saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (25/9).

Adapun raperda yang disetujui, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016 dan perubahan Perda Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang Setara Tipe B. Seiring dengan sikap setuju yang disampaikan dewan, wakil rakyat ini memberi beberapa catatan yang disampaikan pada Bupati Magelang Zaenal Arifin.

“Badan Anggaran minta dan mengingatkan agar seluruh belanja yang bersifat rutin dan wajib harus dianggarkan pada penetapan APBD, yaitu di awal tahun berjalan,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Magelang Sarimin.

Di hadapan bupati, Sarimin menambahkan, terkait tahun akselerasi, hendaknya pemda komit melaksanakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Sehingga, bisa merubah perekonomian dan menambah kesejahteraan bagi masyarakat.

“Perencanaan untuk penataan pedagang kaki lima (PKL) hendaknya lebih matang. Tujuannya, tidak terjadi pemborosan anggaran. Contoh, PKL Mendut Corner mangkrak, pemborosan anggaran PKL Mertoyudan Corner,” ungkap Sarimin.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 adalah Rp 1.962.813.323.796. Perubahan anggaran belanja daerah Kabupaten Magelang tahun 2016 sebesar Rp 2.457.848.492.064. Sementara, perubahan pembiayaan sebesar Rp 495.035.168.268.

Selanjutnya, untuk kegiatan penyusunan analisis dampak lalu lintas (andalalin) pembangunan gedung perpustakaan dan arsip dengan anggaran Rp 85 juta pada Kantor Perpustakaan dan Arsip didrop. Selanjutnya, total defisit Pansus I sampai dengan Pansus IV, dan hasil Badan Anggaran (Rp 3.827.439.937) ditutup atau dicukupi dengan dana tak terduga sebesar Rp 3.827.439.937. “Dana tak terduga yang semula Rp 32.673.284.941 menjadi Rp 28.845.845.004,” katanya.

Widodo, dari Fraksi PAN DPRD minta Pemkab Magelang lebih cermat dalam menyusun rencana kegiatan. Selain itu, pelaksanaan pembangunan juga harus diperhatikan. Semua itu untuk menghindari terjadinya pemborosan waktu, anggaran, tenaga dan pemikiran.

Ia mencontohkan, tertundanya renovasi Pasar Muntilan maupun RSUD tipe B. “Semua itu akibat perencanaan yang kurang matang,” kilahnya.

DPRD menyetujui pembentukan dana cadangan Rp 15 miliar untuk pembangunan RSUD tipe B. Ini diikuti sejumlah syarat. Seperti, ada jaminan dari pemkab, pembangunan RSU harus terselesaikan dalam tempo dua tahun ke depan.

“Pembangunan dikerjakan mulai tahun depan (2017) dan selesai akhir 2018. Pada awal 2019, harapannya sudah dioperasikan dengan fasilitas pendukungnya,” tegas Widodo.

Bupati Magelang Zaenal Arifin memaparkan, garis besar perubahan APBD 2016. Setelah perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSUD tipe B disetujui, selanjutnya dimohonkan register ke Pemprov Jateng.(ady/hes)