SLEMAN – Selama lebih 40 tahun, warga negara keturunan yang ada di DIJ merasa gerah dengan adanya diskriminasi kepemilikan tanah. Keberadaan Surat Instruksi Kepala Daerah DIJ No. K898/1/A-/75 tentang pelarangan WNI nonpribumi memiliki tanah di DIJ dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).

Padahal, instruksi kepala daerah tahun 1975 itu gugur sejak adanya kebijakan Sultan Hamengku Buwono IX dengan keluarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 1984, yang intinya menyebutkan, sejak DIJ bergabung dengan NKRI, segala aturan pertanahan DIJ akan mengacu pada UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Ketua Gerakan Anak Negeri Anti Diskriminasi (Granad) Willy Sebastian mempertanyakan Pemprov DIJ mempertahankan keberadaan instruksi tersebut. Apalagi, secara resmi Komnas HAM telah melayangkan surat terhadap pemprov untuk melaksanakan perda yang telah ditetapkan.

“Itu artinya, kami sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama atas hak kepemilikan tanah,” jelas Willy dalam jumpa pers, kemarin (24/10).

Keberadaan instruksi tersebut, sebenarnya sudah pernah digugat di PTUN Jogja, namun hal itu ditolak, karena keberadan surat edaran tersebut bukan kebijakan. Namun, dia menyayangkan sikap Kepala Biro Hukum Setda DIJ Dewo Isnu Broto yang menyebut gugatan tersebut kalah.

“Ini pembohongan publik. Yang jelas gugatan itu ditolak karena surat edaran sifatnya bukan aturan hukum,” jelasnya.

Salah seorang pengacara yang pernah melakukan gugatan Handoko menuturkan, pihaknya pernah mencoba melayangkan gugatan instruksi tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Namun, gugatan tersebut ditolak lantaran bukan bersifat peraturan hukum yang mengikat. Hal serupa juga didapat saat melayangkan gugatan melalui PTUN Jogjakarta.

“Yang dipertanyakan, kenapa instruksi ini sampai sekarang dilaksanakan oleh pemerintah daerah termasuk lembaga vertikal seperti BPN kalau sifatnya bukan hukum yang mengikat,” tanyanya.

Sementara itu, salah seorang warga keturunan Z Siput L mengatakan, pihaknya telah melayangkan somasi ke dua kepada Gubernur DIJ HB X untuk mencabut instruksi yang bersifat diskriminatif. Dia mempertanyakan maksud dari HB X yang menghidupkan kembali instruksi yang ditandatangani oleh Paku Alam VIII tersebut.

“Padahal diawal-awal Perda No 3 Tahun 1984 keluar, saya mudah mengurus hak kepemilikan tanah. Namun sekarang ceritanya lain, status kepemilikan tanah kami diturunkan menjadi hak guna, kami harus menyewa lahan yang sudah kami beli,” jelasnya. (bhn/ila/mg1)