JOGJA – Keberadaan rumah susun (rusun), termasuk apartemen yang akan dibangun di Kota Jogja ternyata belum menjamin warga setempat bisa menjadi penghuninya. Meskipun, Perda No.2/2016 tentang Rusun mengharuskan setiap apartemen menampung 20 persen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota DPRD Kota Jogja Bambang Anjar Jalumurti menilai muatan regulasi hanya bersifat normatif. Sementara penjelasan teknis diatur melalui peraturan wali kota (perwal). “Perda tidak mengatur detail. Disebutkan 20 persen untuk MBR mengingat keterbatasan lahan untuk dibangun rumah tapak,” ungkap politikus yang terlibat dalam pembahasan perda rusun kemarin (24/10).

Diakui, adanya perda tersebut akan memicu warga luar Kota Jogja berlomba-lomba membeli. Meskipun semangat perda sebagai solusi penyediaan rumah layak huni bagi warga kota. Anjar berdalih tak bisa melarang mereka berinvestasi properti di Kota Jogja. Alasannya, perda mengatur rusun umum, khusus, negara, dan komersial. Nah, apartemen termasuk rusun komersial.Di sisi lain, perda untuk memberikan kepastian hukum kepada investor maupun konsumen. (pra/yog/mg1)