GUNUNGKIDUL – Para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Gunungkidul mendesak pemerintah melakukan perbaikan sistem kesehatan. Hal tersebut untuk melindungi profesi dokter karena sering bersinggungan dengan pidana atas seluruh tindakan yang dinilai membahayakan jiwa pasien.

Sebagai bentuk keseriusan, puluhan dokter menggelar unjuk rasa. Penyampaian aspirasi tersebut diawali long march dari Dinas Kesehatan (Dinkes) menuju DPRD Gunungkidul kemarin (24/10).

“Selama ini harmonisasi di bidang kesehatan mulai dari aspek kebijakan, pembiayaan dan juga pengawasan belum sempurna,” kata Ketua IDI Gunungkidul Eko Dharmawan sebelum diterima anggota DPRD.

IDI juga menuntut payung hukum sehingga dapat melindungi profesi dokter. Selama ini dokter sering bersinggungan dengan pidana atas tindakan yang dinilai membahayakan jiwa pasien.

“Dokter dianggap sebagai profesi medis. Padahal peran dokter juga dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan di bidang kesehatan,” ujar Eko.

Komisi D DPRD Gunungkidul Dody Wijaya siap menjembatani keluhan anggota IDI. Politisi PAN ini berharap kerjasama antara dewan dan IDI menyusun anggaran yang pro-kesehatan.

“Legislasi yang berhubungan dengan kesehatan dan pengawasan terhadap pelaksanakan kebijakan kesehatan oleh pemerintah,” kata Dody.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno berjanji meneruskan aspirasi ke DPR RI. Dengan begitu bisa menjadi bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang kesehatan.

Koordinator aksi IDI Gunungkidul Bintang Berlian menyodorkan sepuluh rekomendasi untuk disampaikan ke DPR RI. Di antaranya, tuntutan pembenahan sistem kesehatan di Indonesia, dan pembenahan sistem JKN.

‘’Tetap mengedepankan kualitas layanan dan penghargaan proporsional pada profesi dokter. Pengembangkan SDM dokter, penyediaan sarana prasarana kesehatan memadai,” kata Bintang. (gun/iwa/mg2)