KPU Buka Peluang Perbaikan Gelar Paslon
JOGJA – Pasangan calon (paslon) yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah sudah ditetapkan kemarin (24/10), baik di Jogja maupun Kulonprogo. Sebelum memulai masa kampanye semua persyaratan, termasuk surat cuti dan pengunduran diri bagi calon petahana, harus diserahkan ke KPU.

Ketua KPU Kota Jogja Wawan Budianto mengatakan, masih menunggu surat cuti diluar tanggungan negara sehari sebelum masa kampanye 28 Oktober nanti. Termasuk surat pengunduran diri Achmad Fadli sebagai PNS.

“Sehari sebelum masa kampanye sudah harus menyerahkan surat cuti diluar tanggungan negara, termasuk untuk pengunduran diri ditunggu lima hari sejak ditetapkan,” ujarnya.

Wawan menuturkan, setelah menetapkan pasangan Imam Priyono-Achmad Fadli serta Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi, hari ini (25/10) KPU Kota Jogja menggelar proses pengundian nomor urut. Semua paslon dan tim sukses diundang untuk pengundian nomor urut tersebut. Masa kampanye Pilwali Kota Jogja dimulai 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017 mendatang. “Untuk tahapan pengundian nomor urut juga akan dilakukan secara terbuka,” jelasnya kemarin.

Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Imam Priyono dan Achmad Fadli, Danang Rudiyatmoko mengatakan, penetapan pasangan calon merupakan langkah awal sebagai peserta pilwali. Danang menyebut bahwa pasangan calon yang diusung PDIP dan Partai Nasdem itu akan mengedepankan kampanye berbudaya yang menonjolkan ciri khas Jogja.

Khusus untuk ketentuan surat cuti dan pengunduran diri, Danang mengatakan masih terus berproses dan pasti akan dipenuhi dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan. “Pak Fadli akan langsung menyerahkan surat pensiun dini karena sudah memiliki komitmen kuat untuk maju pilkada,” katanya.

Sementara itu di Kulonprogo, KPU membuka peluang bagi paslon bupati dan wakil bupati untuk memperbaiki data pribadinya. Termasuk sejumlah gelar yang sebelumnya dihilangkan dari nama paslon saat verifikasi data.

Hal itu terkuak dalam rapat pleno penetapan daftar paslon Pilbup Kulonprogo di aula KPU Kulonprogo kemarin. Sementara dalam berita acara rapat pleno penetapan paslon, dua pasangan calon yang tercatat secara resmi yakni pasangan dr Hasto Wardoyo SpOGK-Drs H Sutedjo dan pasangan Drs H Zuhadmono Aszari MPd-Iriani Pramastuti.

Daftar nama itu sesuai dengan isi KTP elektronik masing-masing paslon setelah masa perbaikan yang dilakukan. Dengan demikian, ada beberapa gelar yang tetap hilang, di antaranya gelar haji di depan nama Hasto serta gelar BRAy dan Hj di depan nama Iriani.

“Penetapan ini merupakan hasil perbaikan data paslon yang sudah disampaikan 18 Oktober 2016 lalu,” ucap Ketua KPU Kulonprogo, Muh Isnaini.

Sementara itu, Komisioner KPU DIJ Siti Ghoniatun menyebutkan, mengacu Peraturan KPU (PKPU) pasal 70 ayat 1, surat suara tetap harus disesuaikan dengan KTP elektronik. Jika tidak ada perbaikan harus menggunakan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

“Proses pengajuan penyebutan gelar masih bisa dilakukan sebelum rapat pleno penetapan nomor urut dibuka,” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo Tamyus Rochman mengaku akan melakukan kajian terkait peluang perbaikan nama daftar paslon pasca penetapan. Menurutnya, KPU DIJ menggunakan dasar hukum Surat Edaran (SE).

“Akan kami lihat dan kaji surat edarannya seperti apa untuk dasar perubahan gelar itu. Boleh atau tidaknya tetap akan kami kaji dahulu,” tegasnya.

Ditegaskan, jika merujuk PKPU Pasal 70, ketika ada surat keterangan, bisa dilakukan perubahan data. Namun dalam hal ini, tahapannya yang pelru dikaji, karena secara regulasi pasca penetapan pemberkasan sudah selesai. (pra/tom/ila/mg1)