JOGJA – Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas pungutan liar sudah banyak ditindaklanjuti. Beberapa daerah di Indonesia telah membentuk tim untuk menumpas pelanggaran yang masuk gratifikasi itu.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIJ dan Jawa Tengah (Jateng) menemukan banyak pungli selama kurun Agustus sampai Oktober ini. Desakan agar Gubernur DIJ Hamengku Buwono X membentuk tim berisikan dari kepolisian dan kejaksaan mengemuka.

Kepala ORI Perwakilan DIJ dan Jawa Tengah Budhi Masturi menjelaskan, keberadaan pungli jelas menyalahi aturan apapun. Makanya, tak mengherankan jika Jokowi menaruh perhatian besar untuk pemberantasan pungli. “Hampir di semua bidang kehidupan. Kami sendiri baru menemukan pungli di sekolah untuk DIJ. Sedangkan di kepolisian ada laporan di Jawa Tengah,” tandas Budhi, akhir pekan lalu.

Budi menegaskan, pungli di sekolah sudah mereka tindaklanjuti. Ini terjadi di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Bantul. Keberadaan tim pembasmi pungli ini, kata dia, sangat penting. Pertama tak hanya sekdar memberantas. Tapi, mereka juga bisa menganalisis sebab musabab dari pungli itu. “Lalu ditindaklanjuti dengan solusi agar ke depan tidak terjadi lagi,” katanya.

Pemberantasan itu, lanjut Budhi, harus menyeluruh. Bukan hanya hangat-hangat tahi ayam. “Makanya perlu sebuah sistem yang kuat agar praktik-praktik pungli ini bisa dihindari,” jelasnya.

Dari catatan ORI Perwakilan DIJ dan Jawa Tengah, selama tahun 2015 saja ada 244 laporan. Sedangkan sejak Januari tahun ini sampai saat ini, ORI mendapatkan laporan dari masyarakat ada 220 laporan.

Selain soal pendidikan, Budi menjelaskan, ada banyak potensi pungli sebenarnya. Misalnya dalam kasus pengajuan perizinan toko, tidak menutup kemungkinan apabila proses yang diinginkan cepat, maka memerlukan biaya ekstra untuk memperlancar prosesnya.

“Maka dari itu, kami mengimbau kepada masyarakat sebelum meminta hak, lengkapi dulu persyaratan yang ada. Jika tidak demikian, di situlah nanti praktik pungli bisa terjadi,” jelas Budi.

Kepala Polda DIJ Brigjend Pasta Wahyu menegaskan, bagi masyarakat yang mendapati adanya praktik pungli baik di tubuh kepolisian maupun instansi lain, bisa melaporkan ke aplikasi Polisi Kita. Aplikasi berbasis android itu memang bertujuan untuk mendorong transparansi. “Akhirnya pungli juga semakin terminimalkan jika praktik layanan masyarakat lebih transparan,” tandas jenderal berbintang satu ini.

Sebelumnya, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menegaskan mendukung komitmen Presiden Jokowi dalam memberantas praktik pungli. Pihaknya akan membentuk tim satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) di daerah. HB X mengatakan, pihaknya segera mengoordinasikan dengan jajaran Pemprov DIJ dalam membentuk tim Satgas Saber Pungli. Tim Saber Pungli sendiri di bawah payung hukum Perpres Nomor 87 Tahun 2016. (eri/ila/ong)