GUNUNGKIDUL – PDIP membuat aturan tegas yang harus dipatuhi kadernya. Regulasi tersebut, jika seorang kader PDIP maju sebagai anggota dewan (nyaleg) harus lulus sekolah partai terlebih dahulu.

‘’Harus lolos uji ideologi kepartaian,” tegas Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka Diklat Pratama di DPC PDIP Gunungkidul akhir pekan lalu. Kader harus memahami arah legislasi, fungsi anggaran dan pengawasan.

“Sehingga sistem proporsional tertutup yang kami usulkan harus diimbangi mekanisme menyiapkan anggota dewan sebaik-baiknya,” kata Hasto.

Dia juga akan menggalang tokoh masyarakat bergabung ke partai. Diharapkan ada representasi kesiapan sosial politik, ada representasi minoritas, dan budayawan di dalamnya.

“Kami ingin memiliki anggota dewan yang memiliki kemampuan tata kota, dan ahli pangan. Sehingga anggota dewan merupakan representasi dari internal partai berdasar kebutuah daerah masing-masing,” ujar Hasto.

Khusus Gunungkidul, dibutuhkan sosok yang memahami wisata dan geologi. Sehingga bisa memahami potensi, kekayaan mineral yang terkandung.

Juga memahami kekayaan sumber air tanah. “Agar air yang menjadi kebutuhan dasar bisa dinikmati masyarakat. Itu menjadi contoh,” kata Hasto.

Sebagai partai pendorong revisi UU pemilu PDIP terus menggelar sekolah politik bagi kadernya. “Menjadi agenda wajib PDIP untuk mencetak kader berkualitas,” kata Hasto.

PDIP harus menjadi obor penerang bagi masyarakat. Sistem kaderisasi sangat penting sehingga bisa menjadikan parpol menjadi bagian dari wong cilik.

Semua daerah diminta menggelar kaderisasi lewat sekolah politik. Bagi daerah yang sedang menggelar pilkada, diminta konsentrasi di Pilkada.

Namun bagi daerah yang sudah selesai, wajib menggelar sekolah politik untuk kaderisasi. “Akhir bulan ini, kami targetkan 270 kabupaten menggelar sekolah politik,” ungkap Hasto.

Ketua DPC PDIP Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih mengakui mentalitas kader sering melenceng dari ideologi. Persoalan tersebut harus segera dibenahi. (gun/iwa/mg2)