JOGJA – Gugatan hukum yang diajukan RM Adwin Suryo Satrianto ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menguji pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ berbuntut panjang.

Statusnya sebagai abdi dalem yang bertugas di lingkungan Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyo Budoyo Keraton Jogja terancam. Sebab sebagai abdi dalem, Adwin yang terhitung masih cucu buyut atau cicit Sultan Hamengku Buwono VIII dianggap telah melakukan pelanggaran berat.

BACA JUGA : Gugat UUK, Abdi Dalem Terancam Dipecat

Penghageng KHP Widyo Budoyo GBPH Prabukusumo tidak dapat menerima dengan tindakan yang dilakukan Adwin. “Adwin segera kami berhentikan sebagai abdi dalem. Pemecatannya sedang diproses,” ujar Gusti Prabu sapaan akrabnya, kemarin (23/10).

Menurut Gusti Prabu, draf keputusan pemecatan Adwin telah dirumuskan. Konsep akhirnya tengah dimatangkan Manggalayudha Prajurit Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat. Dalam waktu satu hingga dua hari ini diyakini akan selesai. “Nanti tinggal saya tanda tangani,” tegasnya.

KHP Widyo Budoyo semacam kementerian koordinasi kesejahteraan rakyat. Lembaga tersebut membawahi sejumlah tepas atau kementerian yang membidangi museum, pariwisata, dan lain-lain.

Adwin merupakan salah satu abdi dalem yang bertugas di salah satu tepas di bawah koordinasi KHP Widyo Budoyo. Tugasnya antara lain terlibat dalam pengawalan garebeg saat keraton mengeluarkan hajad dalem Gunungan Syawal, Besar, dan Gunungan Maulud.

BACA JUGA: Gugatan UUK, Buka Peluang Mangkubumi Tampil

Gusti Prabu mencatat, karir kepangkatan Adwin tergolong menonjol. Meski berusia relatif muda, keponakan RM Noeryanto yang sekarang menjabat penghageng Parentah Hageng sekaligus penghageng Tepas Tandayekti dengan gelar KPH Yudhahadiningrat terbilang cepat. Setiap kali keraton menggelar wisuda abdi dalem, Adwin selalu ikut. “Tiap tahun pangkatnya naik. Itu yang membuat banyak abdi dalem lainnya bertanya-tanya,” katanya.

Kini sebagai abdi dalem, Adwin telah menyandang pangkat Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) atau semacam pangkat perwira menengah di TNI setingkat letnan kolonel.

Koordinator Security Keraton Jogja RM Acun Hadiwidjojo yang selama beberapa hari ini memilih diam menyikapi gugatan UUK ke MK itu akhirnya angkat bicara. Secara terbuka dia merasa ikut gerah mendengar langkah Adwin dan kawan-kawan. Baginya bukan kapasitas abdi dalem menggugat keistimewaan DIJ ke MK.

“Mbok sudah itu diserahkan ke Ngarsa Dalem dan Rayi-Rayi Dalem. Ngapain ikut campur. Pengin golek alem (ingin disanjung) atau ada yang menyuruh membikin masalah baru di keraton,” sindir Acun.

Pria yang menyandang gelar KRT Poerbokusumo mengaku heran mengetahui pernyataan paman Adwin, KPH Yudhahadiningrat yang mengatakan tak mengetahui tindakan keponakannya menempuh upaya hukum ke MK. “Apa itu sebagai jawaban politikus. Kalau saya lebih baik diam karena ini semua terkait dengan dawuh dalem (perintah sultan) yakni sabdaraja dan dawuhraja,” ucapnya.

Di mata Acun yang dapat menyelesaikan persoalan itu hanya sultan dan adik-adiknya. Orang lain seperti Adwin tak usah ikut-ikut. “Rasanya kok lucu ikut-ikut sejauh itu. Ketoke sengoro nek kuwi idene dewe (kelihatannya mustahil kalau itu gagasannya sendiri). Ora mungkin,” ucap keponakan HB IX ini.

Sebelumnya saat berada di Kepatihan pada pekan lalu, Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menolak memberikan tanggapan atas langkah Adwin dan kawan-kawan yang meminta kata “istri” dihapus dari pasal 18 ayat (1) huruf m UUK tentang persyaratan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

Raja yang telah mengganti namanya menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10 lewat sabdaraja pada 30 April 2015 silam juga mengaku tak tahu dengan tindakan abdi dalemnya maju ke MK.

“Nggak tahu saya. Nggak tahu, aja takon aku. (Tidak tahu. Jangan tanya saya). Takon (tanya) ke MK saja,” kilahnya.

Dari gedung MK diketahui setelah disidangkan pada Selasa (11/10), permohonan Adwin dan kawan-kawan yang diajukan lewat advokat Dr Irman Putra Sidin SH harus disempurnakan ulang. Penyempurnaan berkas dilakukan hari ini Senin (24/10). Kemungkinan sidang lanjutan di gedung MK digelar Selasa (25/10) besok. (dya/kus/ila/ong)