KULONPROGO – Relokasi warga terdampak New Yogyakarta International Airport (NYIA) dengan sistem magersari tidak diminati. Padahal skema relokasi ke lahan Paku Alam Ground (PAG) sudah disusun.

“Belum ada laporan permohonan penggunaan lahan magersari,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo Astungkoro kemarin (21/10).

Pemerintah telah menyiapkan dua skema relokasi bagi warga. Yakni ke tanah kas desa dan ke tanah PAG dengan sistem magersari. Tanah kas desa yang disiapkan ada tujuh lokasi, yakni Desa Glagah, Kebonrejo, Palihan, Jangkaran dan Jaten. Sementara tanah PAG salah satunya di Kaligintung.

“Pembangunan akan dilakukan Pemkab Kulonprogo, Pemerintah DIJ menggandeng kementerian terkait. Pemerintah juga akan menggandeng Rekompak untuk pembangunan berbasis masyarakat. Skemanya hampir sama dengan relokasi warga korban erupsi Merapi,” kata Astungkoro.

Dalam proses pembayaran ganti rugi, awalnya tercatat 518 KK yang memilih relokasi. Namun banyak yang beralih memilih ganti rugi uang. Dari jumlah itu, 400 KK akan menempati enam lokasi tanah kas desa, sisanya 118 KK magersari di lahan PAG.

“Namun kemudian, banyak yang memilih ganti rugi uang. Kendati demikian, warga yang beralih memilih ganti rugi uang itu sebisa mungkin tetap akan kami pikirkan,” kata Astungkoro.

Pemkab Kulonprogo sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama PT Angkasa Pura I. Begitu juga pemerintah DIJ dan PT AP I juga tengah menggagas nota kesepahaman yang sama.

“Rencananya, rerlokasi tidak hanya memikirkan rumah tempat tinggal, namun juga fasilitas umum (fasum). Fasum disesuaikan kebutuhan di lapangan, pertumbuhan ekonomi juga diupayakan hidup di lokasi relokasi,” kata Astungkoro.

Relokasi harus menunggu proses pembayaran ganti rugi selesai. “Setelah penandatanganan MoU, kami berkomunikasi dengan Dinas Pekerjaan Umum DIJ dan pihak yang ditunjuk untuk kesepakatan waktu pembangunan,” ujar Astungkoro.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kulonprogo Zahram Azzurawan tengah melakukan rapat persiapan penyusunan jadwal relokasi bersama pemerintah DIJ dan Rekompak.

“Rapat itu membahas jadwal pelaksanaan pembangunan kawasan relokasi serta jenis rumah yang akan ditawarkan kepada warga. Rumah yang ditawarkan kemungkinan tipe 36 hingga tipe 100,” kata Zahram. (tom/iwa/ong)