JOGJA- Keraton Jogja telah mengadakan konsolidasi internal menghadapi gugatan hukum salah satu kerabatnya, RM Adwin Suryo Satrianto dan kawan-kawan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ.

Konsolidasi itu antara lain dengan mengumpulkan kerabat dan ahli guna memberikan masukan sebagai bekal sebelum maju ke sidang Mahkamah Konstitusi (MK). “Sejak sekarang sudah kami siapkan semuanya,” ungkap Penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Widyo Budoyo Keraton Jogja GBPH Prabukusumo di sela menghadiri pelantikan pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) DIJ di Convention Hall AMC Jogja Kamis (20/10) malam.

Gusti Prabu, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan untuk mengoordinasikan persiapan ke MK telah dibentuk tim hukum keraton. Tim diketuai Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Jatiningrat atau RM Tirun Marwito SH, putra mantan Rektor UII Jogja GBPH Prabuningrat.

“Yang memimpin timnya Mas Tirun,” ujarnya.

Dia meyakini bila gugatan Adwin dan kawan-kawan tersebut berlanjut, MK akan memintai pendapat kerabat keraton. Sebab, uji materi pasal 18 ayat (1) huruf m itu tidak dapat dilepaskan dari keberadaan paugeran atau hukum adat yang berlaku di keraton.

Menurutnya, hanya kerabat keraton yang punya kompetensi untuk menjelaskan paugeran. Apalagi, gugatan tersebut akan berdampak terhadap berubahnya aturan adat yang telah berlangsung ratusan tahun bila sampai dikabulkan. “Saya yakin hakim-hakim MK akan bertindak bijaksana dan hati-hati,” katanya.

Putra sulung HB IX dari garwa dalem (istri) ketiga Kanjeng Raden Ayu (KRAy) Hastungkoro ini kembali mengingatkan bahwa mengubah suatu tatatan adat risikonya berat.

Ditambahkan, bila tindakan ingin mengubah aturan adat itu bukan dilakukan kakaknya, Sultan Hamengku Buwono (HB) X, pasti telah menimbulkan kegaduhan berkepanjangan.

Bahkan, bukan tidak mungkin orang yang bertindak semacam itu akan didemo tiap hari. “Omahe saget dibalangi (rumahnya bisa dilempari). Karena Ngarso Dalem yang melakukan, mungkin orang pakewuh,” ucapnya.

Tindakan HB X ingin mengubah aturan adat itu antara lain ditandai dengan mengeluarkan sabdaraja dan dawuhraja pada 2015. Lewat kedua perintah itu, HB X memutuskan mengganti namanya menjadi Hamengku Bawono Ka 10 dan mengangkat anaknya GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

Kembali tentang gugatan Adwin dan kawan-kawan ke MK, Gusti Prabu meyakini telah diketahui kerabatnya. Dia sulit percaya jika tindakan tersebut tidak diketahui pamannya, RM Noeryanto atau KPH Yudhahadiningrat, yang menjabat penghageng Tepas Tandayekti Keraton Jogja. “Kalau mengaku nggak tahu, rasa-rasanya kok malah aneh,” sindirnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo mengatakan, rayi-rayi dalem atau adik-adik sultan dapat diundang ke MK dalam kapasitasnya sebagai saksi. Selain itu dapat pula didengar keterangannya selaku ahli.

“Nanti yang akan menghadirkan pihak termohon. Dalam hal ini pemerintah dan DPR RI,” katanya. Ini dengan alasan, pandangan para rayi dalem tersebut sependapat untuk mempertahankan UU No. 13 Tahun 2012. Dengan demikian, pandangan mereka berseberangan dengan permohonan Adwin dan kawan-kawan. “Kehadiran rayi-rayi dalem di MK untuk memperkuat argumentasi pemerintah dan DPR,” lanjutnya.

Sebaliknya, jika ada yang memiliki pendapat lain atau mendukung upaya judicial review (JR) atau uji materi UU No. 13 Tahun 2012, posisinya bukan saksi atau ahli. Tapi sebagai pihak terkait. “Kalau sebagai pihak terkait harus mengajukan gugatan tersendiri,” jelas pakar hukum yang juga menjadi tenaga ahli Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI ini.

Lebih lanjut Hestu mengatakan, sebelum ditetapkan menjadi UU, draf RUUK telah dibahas oleh DPD. Sebagian materi penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ dijabat secara otomatis oleh sultan dan Paku Alam merupakan usulan dari DPD. Masukan itu diterima dan diputuskan DPR RI bersama pemerintah menjadi UU No. 13 Tahun 2012. (kus/ong)