BANTUL – Kapolres Bantul AKBP Dadiyo mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan menjelang pemilihan lurah desa (pilurdes). Masa hari tenang selama tiga hari terakhir rentan terhadap terjadinya praktik politik uang.

“Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada gangguan kamtibmas,” pinta Kapolres kepada seluruh anggota polres Bantul saat Apel Pengamanan Pilurdes di Mapolres Bantul, kemarin (21/10).

Sebagaimana diketahui, 22 kelurahan di Bantul menggelar pilurdes serentak 23 Oktober besok. Masa hari tenang selama tiga hari. Yakni, mulai Kamis hingga Sabtu (20 hingga 22 Oktober).

Seperti pemilihan pada umumnya, Kapolres meyakini gelaran pilurdes rentan memicu konflik horizontal. Persaingan antarcalon lurah desa maupun tim sukses masing-masing bisa memicu gesekan. Terlebih, jika diwarnai bumbu-bumbu praktik politik uang di dalamnya.

Oleh karena itu, Kapolres menekankan pengawasan pada beberapa titik. Seperti pemilih, calon lurah, serta petugas pemungutan suara. “Proses distribusi kotak suara, pemungutan, dan penghitungan juga harus dikawal,” tegasnya.

Kapolsek Dlingo AKP Amir Mahmud mengamini. Menurutnya, gelaran pilurdes memang rentan memicu konflik horizontal. Pilurdes di Kelurahan Jatimulyo, Dlingo, misalnya. Banyak muncul suara mengenai adanya praktik politik uang. Tetapi, pembuktiannya sangat sulit. “Suara-suara tawon sudah banyak,” tuturnya.

Bila dibiarkan, suara-suara liar ini rentan memicu konflik antartim sukses calon lurah. Karena itu pula, Amir kembali mengimbau agar calon lurah bisa mengendalikan tim suksesnya masing-masing. “Dalam berbagai pertemuan sudah sering saya wanti-wanti,” ungkapnya.

Menjelang coblosan, Amir mengintruksikan seluruh anggotanya untuk meningkatkan patroli. Terutama, di titik-titik kumpul para pendukung. Juga, mengawasi pendistribusian kotak suara. “24 jam nonstop pengawasannya,” tambahnya.

Terkait isu politik uang di Jatimulyo, anggota Badan Permusyawaratan Desa Jatimulyo Zuhron membenarkannya. Dia mengakui banyak isu liar mengenai calon lurah yang bagi-bagi uang. “Tetapi hingga sekarang belum ada laporan dan juga belum ada buktinya,” ucapnya.

Isu ini, lanjut Zuhron, tidak hanya muncul saat masa kampanye hingga hari tenang. Lebih dari itu, isu bagi-bagi uang ini sudah mengemuka sebelum penetapan calon lurah. Informasinya, bagi-bagi uang ini tidak hanya menyasar kelompok seperti pengajian maupun pemuda. Tetapi, juga perseorangan. Parahnya, salah satu calon lurah ada yang memberikan uang kepada satu pemilih di kisaran Rp 200 ribu hingga Rp 250 ribu. “Ini memang menjadi PR bagi kami,” ungkap pria yang juga panitia pilurdes ini.

Terlepas dari itu, Zuhron menilai, masyarakat Jatimulyo memang masih membutuhkan pendidikan politik. Sebab, sikap sebagian masyarakat Jatimulyo cenderung pragmatis. “Dalam pilpres maupun pileg ada yang meminta uang itu sudah biasa,” bebernya. (zam/laz/ong)