JOGJA– Lonjakan harga tanah di wilayah DIJ tak hanya terjadi di kawasan premium dan pinggiran Kota Jogja. Tanah di pelosok pedesaan pun mulai meroket harganya. Terutama di wilayah yang masuk rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS).

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ Mahendra menilai lonjakan harga di lokasi tersebut tak masuk akal. Tak lebih setahun, para pemilik tanah memasang tarif dua kali lipat, atau naik seratus persen dari harga normal sebelumnya. Bahkan, di Gunungkidul bisa lebih dari itu.

Menurutnya, ada tanah yang sebelumnya dihargai Rp 400 ribu per meter, kini menjadi Rp 1 juta. “Ini yang menjadi kendala di lapangan,” ujarnya kemarin (21/10).

Persoalan itulah yang menyebabkan rencana pembebasan lahan tak sesuai target. Padahal, penentuan harga tanah seharusnya menggunakan tim apraisal.

Saat ini proses pembayaran ganti rugi lahan masih berjalan. Pemprov DIJ mengalokasikan anggaran hingga Rp 140 miliar yang berasal dari dana keistimewaan. Sampai sekarang baru terserap Rp 82 miliar.

Dikatakan, kenaikan harga tanah sebenarnya bisa diantisipasi pemerintah daerah setempat. Apalagi, pembangunan JJLS juga untuk kepentingan masyarakat di daerah. “Setelah JJLS terbangun otomatis masyarakat di sekitar jalan itu yang paling merasakan dampaknya,” kata Mahendra.

JJLS diproyeksikan sebagai akses menuju bandara baru, New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulonprogo. Sesuai rencana, jalan sejauh 123 kilometer itu harus terhubung semuanya pada 2019.

Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bambang Sugaib menambahkan, jika para pemilik tanah bersedia menerima harga yang ditetapkan tim apraisal, proses pembebasan lahan bisa selesai tahun depan. Pada 2017 pembebasan lahan untuk JJLS direncanakan sejauh 50 kilometer dengan lebar 40 meter. Proyek tersebut merupakan pembangunan JJLS tahap kedua di Gunungkidul yang totalnya sejauh mencapai 80 kilometer.

Pemprov juga akan membangun JJLS sejauh 3,8 kilometer di Kulonprogo. Tepatnya di jalur Srandakan-Ngreman. “Di sini tak ada persoalan harga tanah karena warga menerima penawaran tim apraisal. Tahun depan tinggal pembayaran ganti ruginya,” papar Sugaib.

Jika ruas jalan tersebut selesai, proyek JJLS masih menyisakan Jalan Tepus-Planjang- Jeruk Wudel di Gunungkidul dan Parangritis-Girijati (Bantul dan Gunungkidul). Di ruas tersebut rencananya akan dibangunan kelok 14 yang menghubungkan Parangtritis sampai Panggang.

Pada bagian lain, rencana pembangunan Bandara NYIA mendapat sorotan dari pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Kulonprogo. Mereka berharap persoalan tanah-tanah wakaf, sebagian sudah terbangun masjid, yang juga terdampak pembangunan bandara dicarikan solusi terbaik. Total ada sekitar tujuh ribu meter persegi tanah wakaf yang tersebar di lima titik kawasan terdampak bandara.

“Kami minta pemprov melalui wakil gubernur dan juga pemegang Puro Pakualaman KGPAA Paku Alam X turut memikirkan persoalan ini,” ucap Penasihat Cabang NU Kulonprogo Ahmad Subangi usai bersilaturahmi dengan Wagub DIJ KGPAA Paku Alam X kemarin (21/10).

Subangi berharap, masjid-masjid yang sudah terbangun dan nantinya harus digusur karena untuk pembangunan akses bandara dipindah ke tempat lain. Dia menyadari hal itu akan menuai persoalan baru. Karenanya, Sungai menyampaikan persoalan tersebut ke pemprov. Secara khusus dia memohon PA X agar bersedia membantu mengatasi kendala yang mungkin terjadi.

“Misalnya kemudian menyediakan tanah lain. Atau setidaknya sudi memberikan penjelasan kepada masyarakat jika masjid akan dibangun ditempat lain,” harapnya.

Subangi sengaja hadir mewakili nahdliyin (sebutan untuk warga NU). Karena 60 persen warga terdampak bandara NYIA adalah nahdliyin.

“Kami berharap tidak ada pengaruh negatif terhadap kebudayaan dan moral masyarakat Kulonprogo, khususnya warga NU,” sambung Ketua Cabang NU Kulonprogo Muhammad Wasiluddin.(eri/dya/yog/ong)