KULONPROGO-Bakal Calon Wakil Bupati Kulonprogo Iriani Pramastuti akhirnya angkat biacara terkait pencoretan gelar kebangsawanan Bendoro Raden Ayu (BRAy) dan gelar keagamaan hajah (Hj) yang melekat pada namanya. Pendamping Zuhadmono di Pilkada 2017 itu mulai melirik untuk menempuh jalur hukum dalam peyelesaian masalah tersebut. Iriani telah menyiapkan tim advokasi.

“Saya sebagai warga negara yang baik sudah mengikuti aturan KPU. Sementara surat dari Disdukcapil Kota Jogja juga sudah menyatakan bahwa BRAy Hj Iriani Pramastuti tercatat sebagai warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan (NIK),” ungkapnya saat menghadiri peresmian rumah pemenangan Zuhadmono-Irinai (Hadir) di Kelurahan Drian, Kecamatan Wates kemarin (21/10).

Surat tersebut diterbitkan Disdukcapil pada 10 Oktober 2016. Tepat satu hari sebelum batas akhir penyerahan perbaikan berkas syarat calon. “Ternyata (gelar) tetap dicoret leh KPU. Saya sebetulnya legawa, namun tim advokasi tetap akan mencoba mendudukan persoalan ini agar jelas,” tegasnya.

Tentang gelar yang disandangnya, menurut Iriani, hal itu sebagai informasi bagi masyarakat akan hubungannya dengan Puro Pakualaman. Karena itulah, dia berpikir jika akhirnya harus melayangkan tuntutan secara hukum. “Saya juga punya hak yang sama seperti warga negara Indonesia lain ketika dirugikan,” tandasnya.

Iriani menyesalkan sikap KPU yang menganggap surat dari Disdukcapil sebagai biodata. Alasannya, pada lembar tersebut tercantum keterangan bahwa surat itu boleh digunakan untuk persyaratan pilkada, mengurus surat izin mengemudi (SIM), dan keperluan lainnya. “Sementra blangko KTP-nya memang sudah habis,” bebernya.

Yusron Martofa, ketua tim pemenangan Zuhadmono-Iriani, menambahkan, klarifikasi yang akan dilakukan merupakan langkah politik atas hilangnya gelar yang melekat pada pasangan calon yang diusung. Baik gelar budaya, agama, dan akademis. “Kami tetap akan klarifikasi dan minta penjelasan yang sohih terkait persoalan yang multitafsir ini,” katanya.

Yusron menganggap surat yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Jogja legal. Karena itu, tak seharusnya KPU menafsirkannya secara berbeda.

Sementara itu, Zuhadmono mengatakan, rumah pemenangan menjadi pusat seluruh kegiatan relawan dan semua unsur pendukung. Termasuk untuk menampung semua aspirasi dan keluhan masyarakat. “Kami butuh masukan dari masyarakat demi pembangunan Kulonprogo. Agar tak ketinggalan dengan daerah lain,” ujarnya.(tom/yog/ong)