PURWOREJO– Sekda Purworejo Tri Handoyo mewanti-wanti seluruh jajarannya agar selalu berhati-hati dan bekerja sesuai regulasi. Terlebih, kinerja PNS saat ini tak hanya diawasi oleh aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, maupun KPK. Lembaga masyarakat pun turut menyoroti.

“Semua akses informasi bisa dibuka di internet. Termasuk peraturan-peraturan. Itu haris dibaca dan dipahami. Jangan berandai-andai dan mengada-ada,” pintanya di sela rapat koordinasi kepegawaian di ruang Arahiwang kompleks Setda Purworejo kemarin (20/10).

Dalam kesempatan itu, Tri Handoyo menegaskan bahwa perintah Presiden Joko Widodo untuk stop pungutan liar (pungli) bukan slogan semata. Tapi harus dilakukan hingga ke bawah. “Regulasi saat ini terlihat makin kencang ditegakkan. Hukum tegas menindak siapa saja yang terbukti bersalah. Karena itu semua harus bertindak secara hati-hati,” imbaunya.

Setiap PNS juga berhak atas kesejahteraan. Sesuai pangkat, golongan, dan beban tanggungjawabnya. Untuk mewujudkan profesionalitas jabatan PNS maka perlu memperkuat perencanaan, tata kelola aparatur, pembinaan, dan pengembangan karier dengan berbasis pada kompetensi.

“Profesionalitas jabatan PNS ditunjukkan dengan sikap integritas, dedikasi, loyalitas, dan komitmen terhadap tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat sehingga terdapat sinergi yang baik,” tutur Handoyo.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sigit Budi Mulyanto mengatakan, melalui rapat koordinasi diharapkan terbangun kesamaan persepsi dalam upaya meningkatkan pemahaman tentang kebijakan aparatur. Terkait berbagai kebijakan dan peraturan kepegawaian. Khususnya tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu, jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS, serta pedoman mutasi pegawai.(udi/yog/ong)