KULONPROGO –Panwaslu Kulonprogo serius menyikapi kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat yang memutuskan mencoret gelar budaya, keagamaan, dan akademis pada nama peserta Pilkada 2017. Terlebih, saat ini seluruh proses pendaftaran telah ditutup. Perbaikan berkas di luar jadwal sudah tak bisa diterima, kecuali ada peraturan KPU baru yang mengatur lain.

“Jika ketetapan KPU ternyata tak sesuai aturan, kami akan tindaklanjuti hal ini sebagai temuan,” tegas Ketua Panwaslu Tamyus Rochman kemarin (20/10).

Kendati demikian, Komisioner Panwaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Ria Herlinawati melihatnambahkan, secara regulasi KPU sudah tepat, karena yang dilaporkan bukan surat keterangan melainkan biodata warga negara Indonesia (WNI).

“Jika yang dilampirkan adalah surat keterangan berarti masih bisa untuk pertimbangan. Namun yang diberikan ke KPU adalah biodata,” ungkap Ria.

Diakui, sesuai regulasi penetapan nama peserta pilkada didasarkan pada data yang terekam di KTP elektronik (e-KTP). Data itulah yang akan tercantum resmi pada surat suara. “Namun untuk alat peraga kampanye (APK) dan bahan kampanye seharusnya diperbolehkan (pakai gelar) karena tak ada aturannya,” lanjutnya.

Ria mengaku telah mendengar informasi tentang upaya tim sukses pasangan Zuhadmono-BRAy Iriani Pramastuti mempertahankan semua gelar yang menempel pada nama kandidat. Dengan berkomunikasi dengan KPU setempat. Tapi hasilnya bagaimana, Ria belum mengetahuinya.

“Kalau dari sisi regulasi memang sudah tidak bisa. Menambah (gelar) itu, kan sama saja mengubah berkas perbaikan. Padahal, semua tahapan harus sesuai jadwal yang sudah diatur dalam peraturan KPU,” paparnya.

Kendati begitu, panwaslu akan mengkaji kembali jika nantinya ada perubahan tanpa didukung regulasi baru.

Terpisah, Yusron Martofa, ketua tim sukses pasangan Zuhadmono Ashari – BRAy Iriani Pramastuti, menyatakan tetap akan melakukan klarifikasi mengenai masalah tersebut. Sambil menunggu kehadiran kuasa hukum Iriani, dan hasil konsultasi KPU Kulonprogo ke pusat.

“Yang pasti kami masih berharap ada perbaikan untuk gelar budaya, agama, dan akademis pasangan calon kami sebelum penetapan pada 24 Oktober mendatang,” ucapnya. (tom/yog/ong)