PURWOREJO– Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), Dinas Pertanian Perkebunan Kelautan dan Perikanan (DPPKP) Purworejo mulai memperketat pengawasan distribusi pupuk. Hal itu guna memastikan pasokan pupuk aman dan mencukupi kebutuhan petani menjelang musim tanam.

Kepala DPPKP Dri Sumarno mengklaim, stok pupuk bersubsidi mencukupi. Jika suatu waktu keberadaan pupuk sulit ditemui di pasaran, hal itu tak serta merta bisa disebut telah terjadi kelangkaan. Sumarno menduga ada beberapa penyebabnya.

“Ketersediaan pupuk disesuaikan dengan termin. Kalau cuaca berubah, misalkan saat ini seharusnya kering tapi masyarakat sudah mulai menanam dan butuh pupuk terus dilapangan kurang. kami harus mengusulkan pengadaannya,” jelasnya kemarin (20/10).

Menurutnya, hal itu biasa terjadi. Namun, selama ini selalu bisa teratasi dengan pengajuan usulan penambahan pasokan pupuk.

Ungkapan Dri Sumarno itu menjawab beragam pertanyaan yang diajukan anggota DPRD yang memita pengawasan pupuk bersubsidi diperketat. “Jangan sampai penyaluran pupuk bersubsidi dijadikan permainan oleh distributor yang tidak bertanggungjawab. Misalnya, menjual pupuk ke luar daerah,” sindir Anggota Fraksi PKB Nurul Komariyah.

Sedangkan Ketua Fraksi Golkar Sutardi membeberkan bahwa setiap musim tanam selalu terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi. “Hal itu amat membebani petani di setiap daerah atau kewilayahan pembelian,” ungkapnya.

Sementara Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Rujiyanto, meminta dinas memantau langsung distribusi pupuk. “Jangan sampai kebutuhan utama petani terkendala karena terlambat,” kata Rujiyanto.

Di sisi lain Anggota Fraksi PDIP Hendricus Karel berharap ada langkah antisipasi yang strategis dari pemerintah guna menghidnari kelangkaan pupuk.(udi/yog/ong)