Sukiman: Harusnya UUK Diperkuat, Bukan Digugat

JOGJA – Munculnya gugatan Kerabat Keraton Jogja Raden Mas (RM) Adwin Suryo Satrianto dan kawan-kawan terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ ke Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gelisah sejumlah kalangan.

Terutama dirasakan oleh para pejuang keistimewaan yang sebelumnya getol memperjuangkan penetapan gubernur dan wakil gubernur DIJ. “Kenapa setelah jadi undang-undang kok malah digugat kerabat keraton. Ini menjadi pertanyaan kami dan masyarakat DIJ. Ada apa dengan semua itu?,” ucap mantan Ketua Paguyuban Lurah Desa “Bodronoyo” Kulonprogo Sukarman, kemarin (20/10).

Sukarman yang sekarang menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD DIJ mengaku tak mengerti dengan upaya hukum Adwin dan kawan-kawan tersebut. Selama bertahun-tahun pihaknya bersama elemen-elemen masyarakat lainnya berjuang mewujudkan UUK DIJ.

“Perjuangan masyarakat sampai berdarah-darah hingga melahirkan UUK DIJ,” ingatnya.

Salah satu isi dari keistimewaan DIJ adalah penetapan. Gubernur dijabat otomatis oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertakhta. Sesuai paugeran yang selama ini bertakhta sebagai sultan adalah laki-laki.

Karena itu, gubernur DIJ dipastikan laki-laki sehingga dalam persyaratannya melampirkan riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, saudara kandung, istri, dan anak.

Lha sekarang kok mau diganti. Apakah upaya hukum ke MK itu sebagai upaya memuluskan calon gubernur perempuan. Kalau ada calon gubernur perempuan, apa mungkin nantinya juga ada sultan perempuan?” tanya Sukarman dengan nada serius.

Untuk menjawab beragam pertanyaan, Sukarman meminta agar keraton melakukan tabayun atau klarifikasi atas gugatan Adwin dan kawan-kawan ke MK. Klarifikasi itu penting dilakukan agar masyarakat tahu dengan sikap keraton menyikapi gugatan yang diajukan kerabatnya sekaligus abdi dalemnya sendiri.

“Jangan sampai berlarut-larut. Tabayun penting dilakukan. Kami juga akan bahas masalah ini dengan teman-teman di dewan,” ucap politikus yang bermukim di Panjatan, Kulonprogo ini.

Kekecewaaan terhadap upaya hukum kerabat keraton menggugat UUK DIJ juga dikemukakan Ketua Paguyuban Dukuh “Semar Sembogo” DIJ Sukiman Hadiwijoyo.

Menurut dia, setelah empat tahun disahkan, mestinya UUK DIJ tinggal dijalankan. Banyak tantangan dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. “Harusnya UUK DIJ itu tinggal diperkuat bukan malah digugat,” sindirnya.

Penguatan itu dibutuhkan karena ada beberapa perdais yang telah disahkan. Misalnya perdais pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ, serta perdais kelembagaan. Sedangkan pekerjaan rumah yang menunggu adalah perdais pertanahan, perdais tata ruang, dan perdais kebudayaan.

Senada dengan Sukarman, dia mengaku tak cukup paham dengan munculnya langkah gugatan ke MK tersebut. Setahunya, penetapan gubernur telah mengacu pada paugeran atau aturan adat yang berlaku di keraton. Sesuai paugeran mengharuskan sultan adalah laki-laki.

Paugeran itulah kemudian dituangkan dalam persyaratan calon gubernur sebagaimana tertulis di pasal 18 ayat (1) huruf m. Dengan latar belakang itu, lanjut Dukuh Kwagon Sidorejo, Godean, Sleman ini, seharusnya semua pihak memahami aturan tersebut. Termasuk kerabat atau abdi dalem seperti Adwin dan kawan-kawan.

“Kenapa sekarang ada kerabat keraton atau abdi dalem yang justru berupaya mengutak-atik pasal 18 ayat (1) huruf m itu,” sesalnya.

Diingatkan, selama ini masyarakat telah merelakan hak politiknya untuk tidak dipilih dan memilih menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Rakyat DIJ sepakat dengan penetapan. Karena itu, ketika masalah persyaratan calon gubernur itu diutak-atik, Sukiman khawatir justru akan berdampak buruk terhadap kelangsungan keistimewaan. “Bagaimana kalau rakyat nantinya justru meminta pemilihan,” katanya.

Wakil DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengungkapkan, pekerjaan rumah seluruh masyarakat DIJ adalah menunjukkan kesungguhan kinerja dalam mengawal UUK. Menurutnya, undang-undang ini baru berlaku empat tahun. Sehingga belum diketahui apakah DIJ dinilai sudah berhasil atau belum dalam implementasinya.

“Jadi penting bagi kawula Ngayogyakarta Hadiningrat untuk bergandengan tangan bertautan pikir dan hati untuk menunjukkan bahwa DIJ bisa berhasil,” ujarnya kemarin.

Inung, sapaannya, mengungkapkan, dia menghormati adanya gugatan itu. Namun, dia tetap bersikukuh untuk mempertahankan keistimewaan DIJ sesuai dengan UUK.

“Secara tegas, saya pribadi akan mempertahankan keistimewaan yang seperti ini, apalagi sudah diperjuangkan dengan susah payah. Negara juga merelakan memberikan perlakuan khusus,” tegasnya.

Terkait tudingan diskriminasi terhadap perempuan, Inung mengungkapkan, undang-undang yang mengakomodasi paugeran yang berlaku tersebut tidak hanya mendiskriminasikan perempuan saja. Tetapi, 250 juta orang lebih penduduk Indonesia, karena hanya dua orang yang boleh ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur DIJ. Yakni Sri Sultan dan Paku Alam yang bertahta. “Metode yang digunakan adalah penetapan,” tandasnya.

Terpisah, Panglima Laskar Ratu Mangkubumi (LRM) Siswanta menilai gubernur dan raja perempuan merupakan keniscayaan. Dia juga optimistis gugatan yang diajukan Adwin dan kawan-kawan yang didukung banyak aktivis perempuan akan mendapatkan lampu hijau dari MK.

“Saya kira gubernur perempuan soal waktu saja. Sejarah nanti yang akan mencatat,” kata pria yang selama ini giat mendukung sabdaraja dan dawuhraja tersebut.

Sabdaraja berisi perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Sedangkan dawuhraja berupa penetapan GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi.

LRM, terang Siswanto, optimistis pada waktunya GKR Mangkubumi akan menjadi raja sekaligus gubernur DIJ. Keyakinan itulah yang mendorong LRM pada 6 Januari 2016 di Gunungkidul mengeluarkan dukungan duet kepemimpinan GKR Mangkubumi dan Paku Alam X sebagai dwitunggal pemimpin DIJ masa depan.

Terkait gugatan ke MK, Siswanta menyarankan mereka yang tidak sepakat seperti rayi-rayi dalem atau adik-adik sultan tak perlu galau. Mereka dapat mengikuti jejak Adwin dan kawan-kawan dengan mengajukan gugatan serupa sebagai pihak terkait ke MK.

“Kalau serius mestinya rayi-rayi dalem juga berani ke MK sebagai pihak terkait. Tunjuk kuasa hukum yang hebat misalnya Otto Hasibuan atau pengacara Jogja Achiel Suyanto. Jangan hanya bicara di media,” sarannya menasihati.

Dengan menjadi pihak terkait, pengujian materiil pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut akan seru. Bakal terjadi perdebatan hukum yang sehat di MK. Paugeran yang selama ini kerap disebut-sebut dapat dibedah lebih jauh di persidangan MK. “Masyarakat juga bisa menilai,” ujar alumnus IAIN Sunan Kalijaga ini. (kus/dya/ila/ong)