BANTUL – Dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Non Formal (Dikmenof) Bantul terus bergulir. Kemarin (20/10) Komisi D DPRD Bantul giliran memanggil sejumlah pejabat di lingkungan dikmenof.

Hanya, Kepala Dikmenof Masharun Ghazali tidak bisa hadir memenuhi panggilan ini. Sehingga komisi yang membidangi pendidikan ini bakal memanggil ulang pucuk pimpinan dikmenof tersebut. “Lain waktu akan kami undang kembali,” jelas Ketua Komisi D DPRD Bantul Enggar Suryo Jatmiko, kemarin (20/10).

Menurutnya, kehadiran Masharun cukup mendesak. Keterangannya dibutuhkan untuk menggali dugaan kasus pungli sistematis di instansinya. Terlebih, pejabat asal Banguntapan tersebut bertahun-tahun memimpin dikmenof. “Apalagi, ini sudah ada yang mengoordinasi,” ucapnya.

Miko, sapaannya, meyakini ada tokoh di balik layar yang menggerakkan para guru taman kanan-kanak (TK) penerima tunjangan sertifikasi. Sebab, jumlah guru yang menyisihkan uangnya tidak sedikit. Mencapai ratusan. Dari situ, Miko menganggap dugaan pungli ini mencoreng citra pendidikan di Kabupaten Bantul. “Bantul bagian dari Jogja yang terkenal dengan pendidikannya,” keluhnya.

Berbeda disampaikan anggota Komisi D DPRD Bantul Supriyanto. Menurutnya, praktik pungli tidak hanya terjadi di lingkungan dikmenof. Lebih dari itu, juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar. “Potongan-potongan uang untuk dinas memang ada,” beber bekas PNS kepala sekolah SD ini.

Kepada Komisi D, Kasi PAUD Dikmenof Hartanto mengakui memang pernah mendapatkan amplop. Hanya, dia tidak mengetahui nilainya berapa. Sebab, amplop ini kemudian diserahkan kepada stafnya. “Baru pertama dapat amplop. Itupun disesel-seselke,” tuturnya.

Kabid Pengembangan Pendidikan Non Formal Dikmenof Catur Retno juga mengaku pernah mendapatkan amplop. Seperti halnya Hartanto, Catur juga tidak mengetahui berapa nilainya. Amplop berisi uang tersebut diserahkan stafnya untuk makan bersama.

Kendati begitu, Catur tidak mengelak dirinya berulang kali memperoleh makanan maupun snack dari para guru. Pemberian ini dianggapnya sebagai rasa terima kasih atas proses pengurusan tunjangan sertifikasi. “Kalau itu tidak diperbolehkan nanti saya akan menolak,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Bantul Suharsono mengaku telah memanggil para pejabat di lingkungan dikmenof. Bahkan, Suharsono berjanji bakal menyelidiki sendiri untuk menuntaskan dugaan pungli di lingkungan dikmenof ini. Caranya, dengan mengumpulkan seluruh guru TK dan PAUD penerima tunjangan sertifikasi.

“Istri saya kan ketua PKK. Nanti saya minta untuk mengumpulkan mereka,” jelas Suharsono kemarin.

Dengan cara seperti ini, Suharsono yakin perkara dugaan pungli di lingkungan dikmenof bakal terselesaikan. Oleh karena itu, hingga sekarang Suharsono enggan berandai-andai terkait kebenaran dugaan praktik pungli ini. “Nek ndilalah ora bener (tidak terbukti) kan aku duso mengko,” dalihnya.

Kendati begitu, jika memang terbukti Suharsono bakal menjatuhkan sanksi kepada PNS di lingkungan dikmenof. Sesuai dengan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. “Tetapi, kalau tidak terbukti akan saya rehabilitasi nama mereka,” janjinya.

Dalam kesempatan itu, Suharsono juga menyampaikan, telah mengumpulkan seluruh pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta camat. Itu bertujuan, menekankan pentingnya pengawasan praktik pungli di lingkungan masing-masing. “Ini sebagai respons atas instruksi bapak presiden untuk menghapus pungli,” ungkapnya.

Guna memaksimalkan pengawasan pungli, Suharsono juga meminta peran aktif masyarakat. Masyarakat sebaiknya melapor andai menjadi korban pungli di lingkungan pemkab. Kendati begitu, Suharsono mensyaratkan adanya barang bukti andai berencana melapor.

“Termasuk pungli pengurusan site plan di DPU. Laporkan dan sertakan bukti. Pasti akan saya tindaklanjuti,” tegasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bantul Broto Supriyanto menambahkan, ada beberapa jenis sanksi bagi PNS. Mulai ringan, sedang, hingga berat. Sanksi pelanggaran kategori sedang berupa penundaan kenaikan jabatan. “Pungli kategori berat. Sanksinya bisa berupa pemecatan,” tambahnya. (zam/ila/ong)