JOGJA – Kota Jogja tepilih sebagai lokasi uji coba penerapan Kartu Indonesia Pintar Plus (KIPP), kartu elektronik yang digunakan untuk belanja nontunai. Dalam pelaksanaanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng SMP 6 Jogja, SMA 9 Jogja, dan SMK 2 Jogja.

“Jika uji coba di Kota Jogja ini berhasil, tahun depan KIPP akan kami terapkan di 44 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad di sela peluncuran KIPP, kemarin (19/10).

Hamid mengatakan, dengan penggunaan KIPP tersebut akan lebih memudahkan dan praktis dalam penyalurannya. Dalam uji coba di Kota Jogja, Kemendikbud bekerja sama dengan BNI unutk siswa SMA. Sedangkan dengan BRI untuk SMP dan SMK. Total terdapat 1.295 siswa penerima KIPP, terdiri dari 629 kartu SMP, 142 siswa SMA, dan 524 kartu untuk SMK. Juga disiapkan 150 mesin electronic data capture (EDC) untuk menerima transaksi dengan KIPP.

Dalam penggunaannya juga dibatasi, hanya separonya saja yang boleh diambil tunai, sisanya hanya boleh digunakan untuk belanja yang berkaitan dengan pendidikan. Siswa bisa bertransaksi nontunai di lokasi yang telah ditentukan, seperti koperasi sekolah.

Menurut Hamid, selama ini yang menjadi kesulitan Kemendikbud saat diaudit oleh BPK adalah saat ditanyakan dananya digunakan untuk apa saja setelah diberikan. Dengan pemanfaatan kartu untuk belanja nontunai, menjamin penggunaannya lebih tepat sasaran.

Menurut dia, KIPP diperuntukan untuk anak usia sekolah. Pelajar penerima KIPP baru bisa ambil dananya di bank setelah satu bulan menerima. “Untuk memastikan anak yang tidak sekolah kembali sekolah, serta yang sekarang sekolah jangan sampai putus sekolah,” ungkapnya.

Melalui KIPP, pelajar bisa langsung mengecek saldo tabungannya. Kebijakan ini juga dilakukan untuk pendidikan literasi perbankan sejak dini pada pelajar. Ke depan, kata dia, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga akan disalurkan melalui smart card seperti KIPP.

Dana BOS untuk sekolah di Indonesia sendiri tahun ini mencapai Rp 43 triliun untuk 231 ribu sekolah. Sedangkan tahun depan dana BOS tersebut mencapai Rp 45 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengataka, untuk pendataan KIPP tidak melalui Disdikpora DIJ, tapi langsung dengan basis keluarga. Menurutnya, dinas hanya membantu kelurahan, RW, dan RT yang kesulitan mencari anak sesuai kriteria penerima KIPP. “Kami siapkan data dari sekolah, selama ini kami hanya mendapat informasi saja,” ungkapnya. (pra/ila/ong)