BANTUL – Ngadiono, pensiunan PNS Satpol PP Bantul menggelar aksi demo tunggal, kemarin (19/10). Aksi demo di halaman pemkab Bantul ini sebagai respons atas munculnya praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pemkab.

Selain berorasi, warga Banguntapan ini juga membawa spanduk. Spanduk besar yang ditempel di bagian samping kiri mobil minibusnya itu bertuliskan “Bro di Bantul ada tidak pungli? Banyak, mas! Pecat PNS pungli. ”
Dalam orasinya, Ngadiono yakin praktik pungli tidak hanya terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Non Formal (Dikmenof). Lebih dari itu, praktik kotor tersebut juga terjadi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya. Atas dasar itu, Ngadiono meminta pemerintahan Suharsono-Halim harus tegas memberantas praktik ini.

“PNS dibayar oleh negara untuk melayani masyarakat. Bukan malah meminta jatah,” selorohnya.

Dugaan Ngadiono benar adanya. Di tengah aksi demo tunggal, seorang pria paruh baya datang mendekat. Rupanya, pria dengan pakaian kemeja hijau muda polos dan celana kain hitam ini tertarik dengan aksi tunggal menolak pungli ini. Dia baru saja keluar dari kompleks Parasamya.

“Tadi ngurus sesuatu di DPPKAD,” ucapnya memulai pembicaraan dengan mewanti-wanti namanya dirahasiakan.

Dia bercerita praktik pungli di lingkungan pemkab cukup kronis. Termasuk di instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Bahkan, dia mengaku sering mengeluarkan uang tambahan untuk memuluskan berbagai urusan administrasinya.

“Justru yang paling banyak biaya tidak resminya,” ungkap pria yang mengaku sebagai pengembang perumahan rakyat ini.

Survei tanah calon lokasi perumahan, misalnya. Dia mengajak petugas BPN untuk meninjau lokasi calon perumahan. Itu bertujuan untuk memastikan boleh tidaknya lokasi tersebut dijadikan kompleks perumahan. Setiap survei, dia rutin memberikan uang saku. Kendati begitu, dia mengaku tidak masalah. Toh, nilainya tidak begitu besar. “Masih saya anggap wajar,” ujarnya.

Pengeluaran yang dianggap wajar itu juga terjadi saat pengurusan izin prinsip. Menurutnya, ada proses besar dalam penerbitan izin prinsip di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), yakni sidang. Dalam proses ini, pengembang yang menanggung berbagai kebutuhan penunjang sidang. Seperti menyediakan makanan, dan minuman. “Sekitar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta ada,” sebutnya.

Menurutnya, pengeluaran besar baru terasa dalam proses pengurusan izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) di BPN. Setidaknya, pengembang harus mengeluarkan biaya dobel. Satu untuk biaya formal. Satu lagi untuk biaya pelicin. Seringnya, biaya pelicin ini senilai Rp 2.000 per meter. Angka ini memang tampak kecil. Tetapi, jika dikalikan dengan dua hektare lebih nilainya cukup fantastis. “Transaksinya ya di kantornya,” lanjutnya.

Dia mengaku terpaksa mengeluarkan uang pelicin ini. Agar berkas yang diperlukan segera keluar. “Nek ora, yo, iso tahunan lagi metu,” bebernya.

Hampir sama di BPN, proses pengurusan siteplan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) juga mirip. Ada uang pelicin senilai Rp 2.000 meter. Hingga tahap pengurusan siteplan, dia mengaku setidaknya telah mengeluarkan uang sekitar Rp 400 juta. “Padahal, ini untuk rumah subsidi rakyat lho,” keluhnya.

Dengan adanya momentum pungli ini, dia berharap Pemkab Bantul menata birokrasi. Agar praktik pungli benar-benar hilang. “Kulonprogo bersih. Tidak ada yang minta jatah,” pujinya.

Kepala BPN Bantul Sumardiana mengaku tidak mengetahui adanya uang pelicin dalam pengurusan IPPT. Kendati begitu, dia tak membantah adanya uang survei lokasi. Mulai akomodasi, transportasi, hingga konsumsi. “Memang ada ketentuan ditanggung pemohon,” paparnya. Adapun Kepala DPU Bantul Heru Suhadi belum dapat dikonfirmasi. Handphone-nya tidak bisa dihubungi.

Sementara itu, salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Gunungkidul yang diciduk polisi dalam operasi tangkap tangan (OTT) diberhentikan dari ketugasannya. Untuk sementara berkantor di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan (Disbubpar) Gunungkidul.

Kabid Pengembangan dan Produk Wisata Disbubpar Gunungkidul Hary Sukmono mengatakan, oknum PNS yang ditarik ke kantor adalah koordinator TPR yakni berinisial DJ. Sengaja ditarik ke kantor untuk memudahkan proses hukum yang tengah dijalani.

“Namun penarikan ke kantor ini belum ada SPT (surat perintah tugas) dari pimpinan. Jadi, untuk memudahkan saja ketika sewaktu-waktu dimintai keterangan oleh petugas kepolisian,” kata Hary, kemarin (19/10).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP Mustijad Priambodo mengatakan, hingga sekarang belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Petugas masih melengkapai barang bukti dan meminta keterangan saksi. “Dalam minggu-minggu ini status keduanya akan kami tetapkan,” kata Mustijad.

Untuk mengingatkan, pada Sabtu (15/10), Satgas Anti-Pungli menangkap dua oknum PNS di TPR Jalur jala Lintas Selatan (JJLS). Dua PNS masing-masing berinisial DJ dan ST tertangkap tangan melakukan pungli. Modus yang dilakukan adalah bermain dengan tiket masuk. (zam/gun/ila/ong)