BANTUL – Bupati Bantul Suharsono kembali harus angkat bicara dengan pencatutan namanya. Orang nomor satu di Bumi Projotamansari ini berang. Apalagi, bukan kali pertama namanya dicatut oleh orang lain untuk kepentingan tertentu. Seperti dalam perkara perizinan pendirian toko modern berjejaring di Padukuhan Dadapan, Timbulharjo, Sewon.

“Saya nggak mungkin mengizinkan,” tegas Suharsono saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (19/10).

Ternyata, bukan di Padukuhan Dadapan saja nama Suharsono dicatut untuk memuluskan pendirian toko modern. Juga di tujuh titik lokasi lainnya. Kendati begitu, Suharsono mengakui manajemen toko modern berjejaring pernah ada yang mengajukan pendirian. “Tetapi saya tolak,” tegasnya.

Dikatakan, perubahan Perda No 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, yang didalamnya memuat pengaturan toko modern masih dalam tahap penyusunan draf. Terkait hal tersebut, Suharsono mengakui turut memberikan usulan pendirian toko modern. Pensiunan Polri itu menegaskan, kawasan jantung kota dan pelosok pedesaan terlarang untuk pendirian toko modern. Toko waralaba berjejaring hanya boleh didirikan di daerah perbatasan. “Ring Road ke selatan maksimal 500 meter,” ucapnya.

Dengan begitu, andai usulan ini diterima dan menjadi salah satu materi perda, toko modern berjejaring di Padukuhan Dadapan tidak mungkin bakal mendapatkan izin. Sebab, lokasinya lebih dari dua kilometer ke selatan Ring Road.

Tenaga Ahli Bupati Bantul Tri Suparyanto menambahkan, bupati tidak memiliki agenda apapun dalam perubahan Perda No 17/2012. Bupati malah menjadikan momentum perubahan regulasi ini untuk membatasi lokasi pendirian toko modern berjejaring.

Kendati demikian, usulan bupati tergantung pada respons DPRD Bantul. (zam/ong)