MUNGKID – Dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD Pemkab Magelang tahun anggaran 2015 dinilai cukup besar. Silpa mengakibatkan ditundanya transfer dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp 117 miliar.

Plt Sekda Kabupaten Magelang Agung Trijaya mengatakan, Silpa APBD 2015 sebagian besar bersumber dari dana transfer (56 persen). Hal ini dengan ketentuan pelaksanaannya mengikat dan diatur oleh pemerintah pusat. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, maka ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan pada tahun berkenaan.

“Upaya untuk mencegah tingginya Silpa ini melalui sosialisasi sisdur pengelolaan keuangan dan juklak kegiatan kepada pengelola keuangan. Selain itu pemkab juga melakukan konsultasi ke pemerintah pusat,” kata Agung kemarin (19/10).

Besaran Silpa pada APBD 2015 itu terdiri atas berbagai item. Di antaranya Silpa DAK (Dana Alokasi Khusus) Pertanian Tahun 2015. Awalnya dana alokasi DAK Pertanian Rp 18,5 miliar, namun hanya terserap Rp 3 miliar. Dengan demikian Silpa DAK mestinya sebesar Rp 15,5 miliar. Sedangkan yang masuk di KUA PPAS APBD 2016 Perubahan Rp 12,5 miliar. Semestinya, masih ada sisa Rp 3 miliar.

“Setelah dilakukan perhitungan ulang, Silpa DAK Pertanian sebesar Rp 2,217 miliar,” jelas Agung. Perbedaan perhitungan ini karena sebagian dipakai untuk mencukupi DAK bidang lain.

Ia mengatakan, atas DAK tambahan sebesar Rp 12,953 miliar telah dianggarkan pada Rancangan APBD Perubahan 2016. “Silpa sebesar Rp 2,217 miliar akan dianggarkan sesuai dengan juknis DAK bidang pertanian,” katanya.

Dengan banyaknya dana Silpa tahun anggaran 2015 ini, pemkab mengaku akan melakukan beberapa hal. Langkah-langkah yang diambil, antara lain, mengkoordinasikan sejak dari perencanaan usulan DAK, dengan identifikasi kriteria kesiapan.

“Seperti kesiapan lahan dan dokumen perencanaan teknis. Usulan kegiatan dan readyness criteria dibahas secara berjenjang mulai dari kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat,” jelas Plt Sekda.

Tingginya Silpa ini mendapat berbagai tanggapan dari kalangan DPRD. Budi Supriyanto dari Fraksi PDIP mengatakan, merujuk data Silpa DAK Pertanian, semestinya masih ada sisa Rp 3 miliar. Padahal eksekutif sudah mengakumulasikan dalam Silpa sebesar Rp 492 miliar. Itu termasuk di dalamnya sisa DAK Pertanian.

Sedangkan penggunaan dana DAK itu bersifat khusus atau mengikat. “Fraksi PDIP mempertanyakan sisa DAK Pertanian sebesar Rp 3 miliar itu digunakan untuk apa,” katanya.

Ketua Fraksi PPP M Sobikin menyatakan, hampir tiap tahun dana DAK selalu menjadi program “luncuran” tahun berikutnya. Salah satunya yaitu potret buram penanganan DAK pendidikan yang selalu menyisakan masalah.

Ia pun mempertanyakan bagaimana formulasi penanganan semua program DAK yang begitu besar akumulasi angkanya. “Termasuk antisipasi kesulitan regulasi seperti yang terjadi saat ini,” kata Sobikin. (ady/laz/ong)