JOGJA – Besaran nilai upah minimum kota (UMK) Jogja 2017 akan direvisi. Menyusul adanya surat balasan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI bagi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja terkait mekanisme pengupahan.

“Ada surat resmi dari pusat terkait nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Karena itu masalah UMK perlu dibahas ulang,” kata Kepala Dinsosnakertrans Hadi Muchtar kemarin (19/10).

Sebelumnya Dinsosnakertrans sudah menyelesaikan pembahasan besaran UMK Jogja 2017 bersama Dewan Pengupahan.

Konsekuensi atas terbitnya surat Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, pemerintah harus melakukan perubahan perhitungan. Mengacu surat itu, nilai inflasi pada tahun ini ditetapkan sebesar 3,07 persen dan pertumbuhan domestik bruto atau pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,18 persen. “Hanya ada perbedaan pada nilai pertumbuhan domestik bruto yang semula ditetapkan lebih rendah,” jelasnya.

Dengan rumusan itu, besaran UMK Jogja 2017 jika dihitung menurut formula penghitungan yang ditetapkan dalam PP Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, sebesar Rp1.572.223. Sedangkan nilai UMK 2016 Kota Jogja ditetapkan sebesar Rp 1.452.400.

Hadi segera akan menyampaikan usulan UMK 2017 sebelum Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti menjalani cuti karena mengikuti Pilkada 2017 per 28 Oktober. Usulan yang sudah diketahui wali kota akan disampaikan ke Pemprov DIJ pekan depan. Selanjutnya, dibahas bersama kabupaten lain pada 31 Oktober. “Selain menetapkan UMK, Pemprov DIJ juga akan menetapkan upah minimum provinsi (UMP). Sudah dua tahun, DIJ tidak menetapkan UMP,” tuturnya.

Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja Agung Damar Kusumandaru meminta rumusan usulan UMK Jogja 2017 betul-betul mempertimbangkan kondisi pekerja. Termasuk persoalan inflasi dan factor pendukung lainnya. “Seringkali yang terjadi UMK ditetapkan tidak sesuai kondisi di lapangan. UMK belum naik tapi harga sudah naik duluan,” ungkapnya. (pra/yog/ong)