KULONPROGO-Pencoretan gelar Bendoro Raden Ayu (BRAy) pada nama Iriani Pramastuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo disoal. KPU dinilai terlalu gegabah dalam penafsiran regulasi yang secara legalitas hukum berpotensi menuai perdebatan.

Yusron Martofa, ketua tim pemenangan Zuhadmono Ashari-BRAy Iriani Pramastuti, menilai gelar yang melekat pada bakal calon Wakil Bupati Kulonprogo tersebut merupakan gelar budaya.

Menurutnya, gelar budaya, akademis, maupun keagamaan masih bisa disinkronkan dan dikomunikasikan. Bukan asal dicoret dengan penafsiran sepihak. “Bagi kami, penghapusan gelar BRAy ada nuansa yang perlu dipertanyakan,” sindir Yusron kemarin (19/10).

Masalah nama calon, lanjut Yusron, termasuk perkara krusial dalam perhelatan pilkada. Meski KPU berdalih mengikuti regulasi, seharusnya persoalan tersebut dikonsultasikan dulu ke pusat. Sebelum membuat keputusan strategis. Sebab, dasar yang digunakan KPU Kulonprogo berupa produk hukum buatan KPU pusat. “Besok (hari ini) kami akan klarifikasi dan minta kejelasan KPU Kulonprogo. Supaya pijakan regulasinya bisa lebih dipahami.Apa duduk persoalannya,” lanjutnya.

Dijelaskan, penghilangan gelar pada nama peserta pilkada harus dikomunikasikan dengan pihak yang bersangkutan. Dia mecontohkan, jika gelar haji dihilangkan, apakah harus minta keterangan ke Kementerian Agama atau tidak. “Lucu lagi jika gelar akademis hilang satu huruf, bagaimana legitimasi atau kredibilitas universitas yang telah mengeluarkan ijazah,” kata Yusron dengan nada bertanya.

Dalam kesempatan itu, Yusron Martofa memperlihatkan soft copy dan foto surat keterangan Iriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja. Surat itu dikeluarkan pada 10 Oktober 2016 sebelum masa perbaikan data habis. “Apakah KPU juga akan meminta surat kekancingan ke Puro Pakualaman, karena Iriani Pramastuti secara pribadi juga membuat surat keterangan di Puro Pakualaman. Ini lucu perosalan penafsiran legalitas surat keterangan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kulonprogo Panggih Widodo berdalih saat ini tak bisa lagi melakukan perbaikan atas persyaratan yang ada. Dia beralasan, tidak ada aturan yang mengakomodasi perbaikan dan kelengkapan berkas setelah masa klarifikasi ditutup. Kendati demikian, dia berjanji akan konsultasi ke KPU yang lebih tinggi. “Bagaimana sarannya nanti,” katanya.

Dikatakan, untuk penulisan gelar akademis harus dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan gelar lain mengikuti dan menyesuaikan dengan KTP elektronik (eKTP) sesuai peraturan KPU. Nama dalam KTP menjadi dasar bagi KPU daerah untuk menulis daftar pasangan calon dan surat suara.

Panggih bersikukuh lembaganya tak pernah menerima surat keterangan dari Disdukcapil Kota Jogja terkait Iriani. Satu-satunya surat dari disdukcapil hanya menyangkut biodata Iriani Pramastuti sebagai warga negara Indonesia (WNI). (tom/yog/ong)