Gugatan Dikabulkan, Picu Krisis Keistimewaan

JOGJA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pendahuluan uji materi terhadap pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ. Gugatan diajukan delapan pemohon. Dua orang di antaranya adalah abdi dalem Keraton Jogja RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto. Mereka memberikan kuasa kepada advokat Irman Putra Sidin. Sidang perdana digelar pada Selasa (11/10) lalu.

Meski demikian, ternyata gugatan yang diajukan Adwin dan kawan-kawan itu belum diketahui Keraton Jogja. Setidaknya itu dikemukakan Penghageng Tepas Tandayekti Keraton Jogja Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Yudhahadiningrat.

“Kami tidak tahu, ada gugatan apa itu. Apa yang digugat,” ungkapnya saat dihubungi Radar Jogja kemarin (19/10).

Pria yang di masa mudanya bernama RM Noeryanto ini menambahkan, bila terkait persoalan UUK, kompetensi memberikan keterangan bukan dirinya. Tapi Kewenangan ada di tangan penghageng Kawedanan Hageng Punakawan (KHP) Panitrapura atau semacam sekretaris negara Keraton Jogja.

Penghageng Panitrapura saat ini dijabat putri kedua Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono. “Tanyakan langsung ke Gusti Condro,” ujar Romo Noer sapaan akrabnya.

Tentang identitas Adwin sebagai penggugat UUK, Romo Noer mengakui dia terhitung masih kerabat keraton. Adwin juga masih keponakannya. Pria yang bermukim di Sorowajan itu merupakan putra kakaknya RM Aning Sunindyo.

Bersama dirinya pada 18 Agustus 2015, Aning diwisuda dan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa dari Sultan Hamengku Bawono Ka 10 menjadi KPH Suryahadiningrat.

Aning dan Noeryanto adalah putra GBPH Suryobrongto, salah satu putra Sultan Hamengku Buwono (HB) VIII. Keduanya sama-sama berdinas sebagai anggota TNI AD. Aning pensiun dengan pangkat terakhir kolonel dan Noeryanto purna tugas hingga Brigjen TNI. Ayah mereka Pangeran Suryobrongto merupakan adik beda ibu dengan HB IX.

Kendati masih keponakannya, Romo Noer mengaku tak mengetahui dengan sepak terjang Adwin. Termasuk saat dia bersama kerabat Pakualaman Anggiastri Hanantyasari dan lima aktivis perempuan lainnya menempuh langkah hukum ke MK.

“Kalau soal itu (gugatan Adwin) saya tidak tahu,” jelas ketua DPD Partai Gerindra DIJ ini.

Manggalayudha Prajurit Keraton Jogja GBPH Yudhaningrat mencatat bukan kali pertama Adwin maju ke MK. Sebelumnya saat UUK digugat advokat asal Surabaya M. Sholeh, Adwin juga mengajukan gugatan sebagai pihak terkait.

Sama seperti gugatan kedua, saat mengajukan gugatan pertama dia menunjuk advokat yang juga Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menjadi kuasa hukumnya.

“Jadi sudah dua kali dia menggugat. Dulu sebagai pihak terkait sekarang langsung sebagai pemohon,” kata Gusti Yudha, demikian dia biasa disapa.

Terpisah, Ketua Forum LSM DIJ Beny Susanto mengingatkan, bila MK sampai mengabulkan permohonan Adwin dkk, maka berpotensi melahirkan krisis keistimewaan DIJ.

Lembaganya menemukan adanya perubahan peta kekuatan sosial politik dan ekonomi bila gugatan itu dikabulkan. Kekuatan utama pendukung UUK DIJ bisa menjadi antitesis besar melawan Sultan Hamengku Buwono X sehingga melahirkan krisis.

Kekuatan utama itu adalah para pendukung penetapan yang selama ini memperjuangkan sultan bertakhta dan otomatis menjadi gubernur. Sesuai UUK, sultan yang bertakhta adalah laki-laki mengingat gelar yang disandangnya sebagai sayidin panatagama khalifatullah.
“Kami berharap MK mengambil sikap sama seperti saat menolak gugatan M. Sholeh. Hakim MK bersikap arif dan bertindak sebagai negarawan,” harap Beny.

Dari riset Forum LSM, upaya hukum melalui pengadilan negeri (PN) maupun MK sudah kali ketiga terjadi. Gugatan pertama diajukan ke PN Jogja untuk melakukan perubahan nama Sultan Hamengku Buwono X menjadi Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Kedua, gugatan terkait hak politik M. Sholeh dan ketiga oleh Adwin dkk yang menyoal penggunaan kata “istri” dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIJ. “Semua itu muncul karena dipicu adanya sabdaraja dan dawuhraja,” ulas Beny.

Lantaran itu, dia ingin agar HB X kembali kepada paugeran (aturan adat) dengan mencabut sabdaraja dan dawuhraja serta fokus membangun DIJ sesuai amanat UUK. (kus/ila/ong)