KULONPROGO – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjadi fokus perhatian dalam gelaran Pilkada Kulonprogo 2017. Sanksi tegas telah disiapkan bagi ASN yang secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mendukung salah satu pasangan calon (paslon).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Yuriyanti kemarin (18/10). “Pemkab sudah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas PNS, pegawai BUMD, dan perangkat desa. Bahkan sudah kami tingkatkan lagi menjadi instruksi pejabat bupati. Kemudian dibentuk satgas pemantauan netralitas ASN,” ucapnya.

Dijelaskan, mengacu Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, setiap oknum ASN yang terindikasi tidak netral akan ditindak. Sanki yang diberikan pun bervariasi, mulai dari hukuman ringan, sedang hingga pencopotan jabatan.

“Kalau terlibat langsung mendukung salah satu paslon hukumnya berat. Kalau memberikan fasilitas-fasilitas hukuman sedang. Kalau ada, tentu akan dilihat pelanggarannya apa, sedang atau berat. Yang jelas tidak ada hukuman ringan,” jelasnya.

Sanksi sedang yang diberikan berjenjang, seperti penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Untuk hukuman berat mulai dari penurunan pangkat selama tiga tahun, pelepasan jabatan, sampai pada diberhentikan sebagai PNS.

Secara teknis untuk mengetahui netralitas ASN melalui tahapan atasan. Supervisi akan dilakukan atasan kepada bawahan yang sekiranya terindikasi melakukan pelanggaran tersebut. “Kalau berat menjadi wewenang bupati, atas dasar lapor dan verifikasi tim di tingkat kabupaten,” lanjutnya.

Ditambahkan, secara kekuatan hukum instruksi PJ Bupati lebih kuat dari surat edaran. Namun, perihal sanksi yang diberikan tetap sama-sama berat. “Netralitas ASN ini memang menjadi perhatian serius. Kami juga sudah mengumpulkan SKPD untuk diberikan sosialisasi soal ini,” tandasnya.

Gubernur DIJ HB X dalam pidato saat upacara HUT Ke 65 Kabupaten Kulonprogo juga menyinggung netralitas APN dalam Pilkada 2017. “Kepada PJ Bupati dan jajarannya agar tidak hanya bersifat netral, kerukunan warga juga harus diutamakan,” ujarnya. (tom/laz/ong)