PUNGLI ternyata sudah mengakar di mana-mana. Praktik pungli juga terjadi di lingkungan Pemkab Bantul. Ironisnya, terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikmenof). Modusnya, setiap guru penerima tunjangan sertifikasi menyisihkan uangnya untuk para pejabat di lingkungan Dikmenof.

Koordinator Divisi Pengaduan Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul Abu Sabikhis mengungkapkan, terbongkarnya dugaan pungli ini bermula dari pengakuan staf di lingkungan dikmenof.

Di internal dikmenof ada tradisi bahwa guru Taman Kanak-Kanak rutin menyisihkan uang usai menerima tunjangan sertifikasi. Uang ini diberikan kepada sejumlah pejabat. Mulai kepala seksi, hingga kepala bidang. Bahkan, sekretariat kantor dikmenof juga mendapat jatah uang hasil jerih-payah guru ini. “Istilah mereka untuk syukuran,” jelas Abu di sekretariat Forpi, kemarin (17/10).

Abu mengaku tidak mengetahui persis berapa jumlah uang yang dikeluarkan satu guru. Informasinya, setiap guru mengeluarkan kisaran Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Yang pasti, ada koordinator di setiap kecamatan yang mengampu.

Praktiknya, koordinator ini mengumpulkan uang dari setiap guru penerima tunjangan sertifikasi. Lalu, uang yang dibungkus dalam amplop ini diserahkan kepada staf dikmenof. Oleh staf ini uang ini kemudian diberikan kepada para pejabat.

Caranya, dengan meletakkan amplop di meja kerjanya. Ada pula serah terima uang ini dilakukan di tempat parkir. “Staf ini nggak berani buka amplopnya,” ucapnya.

Abu menengarai praktik ini telah berjalan cukup lama. Bahkan, sistematis. Guru penerima tunjangan sertifikasi bersedia menyisihkan uang karena alasan klasik. Agar mereka tetap memperoleh jatah tunjangan sertifikasi pada periode berikutnya.

Sebab, pernah ada fakta yang cukup menggelikan. Seorang guru gagal memperoleh kembali tunjangan sertifikasi gara-gara menolak menyisihkan uang. Padahal, background pendidikan guru tersebut strata dua. “Dengan tidak diberikan jatah mengajar,” ungkapnya.

Nah, menindaklanjuti temuan ini Forpi kemarin memanggil tiga pejabat di lingkungan dikmenof. Yakni, Kabid Pengembangan Pendidikan Non Formal Catur Retno Widati, Kasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak Dwijono Hartanto, serta Kasi Pendidikan Non Formal dan Informal Retno Wulandari.

Di hadapan anggota Forpi, Hartanto paling vokal. Dia tidak gamblang menuturkan praktik pungli tunjangan sertifikasi di lingkungan dikmenof. Tetapi, Hartanto tidak menampik praktik pungli di lingkungan dikmenof memang akut. Saking akutnya, Hartanto pernah mengajukan permohonan pengunduran sebagai kasi. Walaupun dirinya telah berusaha menghilangkan praktik ini.

“Kalau saya sendirian pasti saya roboh,” tutur Hartanto yang menggambarkan dirinya hanya berjuang sendiri memerangi praktik pungli.

Kendati begitu, lanjut Hartanto, di lingkungan dikmenof memang ada tradisi syukuran. Bahkan, Hartanto kala masih sebagai pengajar rutin memberikan snack atau memberikan uang sebagai ganti pengurusan administrasi kepada staf dikmenof usai menerima tunjangan sertifikasi.

Berbeda dengan Hartanto, Catur Retno mengakui pemberian amplop itu memang ada. Hanya, dia menolaknya. “Biasanya saya minta uang itu dipakai untuk makan-makan saja,” tuturnya. (zam/ila/ong)