KULONPROGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo dituntut jeli saat menerbitkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada Kulonprogo 2017. Karena KPU juga harus memverifikasi semua warga yang memiliki hak pilih, termasuk yang belum punya E-KTP, surat keterangan (suket), atau belum dapat dipastikan statusnya.

“Terkait hal itu, kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kulonprogo. Rekomendasi Disdukcapil akan menentukan, calon pemilih itu masuk atau dikeluarkan dari DPT,” kata Ketua KPUD Kulonprogo Muh Isnaini kemarin (18/10).

Dijelaskan Isnaini, proses coklit sudah dilakukan PPDP sejak 8 September-7 Oktober 2016. Dalam prosesnya juga sudah mengakomodasi poin keterangan E-KTP, siapa yang belum punya dan atau sudah melakukan perekaman, dan sebaliknya.

“Hal itu yang kami koordinasikan dengan Disdukcapil. Prinsipnya pemilih harus memiliki E-KTP, jika belum memilikinya maka harus meminta suket sebagai pemilik hak suara ke Disdukcapil Kulonprogo,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Panwaskab Kulonprogo Tamyus Rochman menegaskan, pihaknya sejauh ini ikut mencermati proses coklit termasuk E-KTP atau surat keterangan yang menjadi syarat sah pemilih melakukan pencoblosan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang.

“Kalau tidak punya E-KTP ya harus menunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan Disdukcapil. Itu sudah sesuai dengan pedoman, yakni harus memiliki E-KTP atau suket dari Disdukcapil,” tegasnya. (tom/laz/ong)