BANTUL – Perilaku investor toko modern yang kelewat nakal tak hanya terjadi di wilayah Sleman. Kabar mengejutkan datang dari Padukuhan Dadapan, Timbulharjo, Sewon, Bantul.

Saat materi perubahan Perda No 17/2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional masih dalam proses pembahasan pemerintah daerah, muncul investor yang berencana mendirikan toko modern berjejaring di RT 09 Kampung Bangi. Padahal, kuota toko modern Sewon habis.

Parahnya, perwakilan investor mengklaim telah mengantongi izin dari bupati Bantul. Hal itu disampaikan saat sosialisasi pada Selasa (10/10).

“Memang begitu informasinya,” ungkap sumber Radar Jogja di RT 05 Dadapan, yang enggan namanya dikorankan kemarin (18/10).

Pria 45 tahun ini mengaku mendapat undangan sosialisasi ini. Hanya, dia memilih absen. Itu sebagai bentuk penolakannya terhadap rencana pendirian toko modern tersebut. Mengingat, lokasi pendirian berdekatan dengan toko kelontong miliknya. “Jaraknya tak lebih dari 40 meter,” ungkapnya.

Menurut sumber tersebut, sedikitnya ada 16 toko kelontong di Dadapan yang terancam oleh keberadaan toko modern. “Makanya sebagian besar warga sini menolak,” lanjut pria paruh baya itu.

Titik lokasi rencana pendirian toko berjejaring itu ditengarai melanggar aturan. Sebab, jaraknya tak lebih 3 kilometer dari pasar desa di Gabusan. Padahal, Perda No 17/2012 menggariskan, jarak toko modern berjejaring dengan pasar tradisional minimal 3.000 meter.

“Cerita dari warga yang ikut (sosialisasi) seperti itu,” bebernya.

Sumber tersebut khawatir pendirian toko modern bakal menimbulkan friksi horizontal antar warga. Sebab, mayorias warga RT 07 setuju dengan pendirian toko tersebut. Itu lantaran toko berjejaring menempati salah satu persil tanah di RT 07.

Sementara saat sosialisasi tak satupun warga dari RT 02, 03, dan 04 yang diundang. Sedangkan warga RT 05 hanya sebagian kecil yang hadir.

Usut punya usut, manajemen toko modern ternyata menjanjikan kompensasi uang bagi warga RT 07. Hal itu dibenarkan Ketua RT 07 Kliwon. Menurutnya, ada tiga kompensasi yang disepekati. Yakni, Rp 10 juta untuk sepuluh tahun, Rp 500 ribu pertahun, dan Rp 200 ribu perbulan. Khusus kompensasi Rp 10 juta diberikan dalam dua termin.

“Karena sewanya selama 10 tahun,” ungkapnya.

Uang kompensasi ini hanya akan diberikan kepada RT 07. Adapun kompensasi untuk beberapa RT lainnya, Kliwon mengaku tidak tahu-menahu. “Ya, itu urusan mereka (manajemen toko modern),” ujarnya.

Kliwon juga mengamini informasi tentang klaim manajemen toko ikhwal izin dari bupati Bantul. Hanya, pengakuan itu tidak disertai dengan surat keterangan resmi. “Saya hanya ditunjukkan isi SMS di handphone-nya. Tetapi, saya nggak tahu itu beneran atau nggak,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dinas Perizinan Bantul Sri Edi Astuti mengakui sempat mendengar adanya beberapa toko modern berjejaring yang bakal memadati Bumi Projotamansari. Hanya, hingga kemarin belum ada satu pun yang mengajukan permohonan izin.

“Terkait sosialisasi saya juga nggak tahu,” jelasnya.

Sri Edi menegaskan, kecuali di ibu kota Kecamatan Pajangan, kuota toko modern berjejaring di Bantul telah habis. Merujuk Perda No 17/2012 serta Perbup No 35/2013, lokasi pendirian toko modern berjejaring hanya berada di ibukota kecamatan. Kendati begitu, Sri Edi tidak menampik kemungkinan adanya perubahan regulasi. Pembahasan perubahan perda diagendakan pada triwulan empat tahun ini.(zam/yog/ong)