Tindakan dua oknum PNS di Kabupaten Gunungkidul yang melakukan pungli retribusi pintu masuk wisata pantai melalui Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) menjadi perhatian luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Termasuk di Kulonprogo.

Pemkab Kulonprogo yang mengklaim sebagai clean and good goverment ikut melihat serius permasalahan itu. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kulonprogo Yuriyanti menyatakan, hingga saat ini belum ada indikasi PNS di Kabupaten Kulonprogo melakukan kasus pungli dan berakhir pemecatan.

“Kulonprogo saat ini mengarah ke pemerintahan clean and good goverment. Sampai saat ini PNS Kulonprogo tidak ada yang melakukan (pungli),” klaimnya, kemarin (18/10).

Yuriyanti menegaskan, seandainya ada oknum PNS di lingkungan Pemkab Kulonprogo melakukan pungli, maka akan diterapkan Peraturan Pemerintah (PP) No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. “Karena pada prinsipnya PNS memiliki kewajiban dan tidak boleh melanggar larangan, salah satunya pungli,” tegasnya.

Menurutnya, praktik pungli rawan terjadi di sektor pelayanan langsung dengan memungut biaya secara ilegal. Untuk mencegah potensi-potensi itu, tindakan preventif perlu dilakukan.

“Sepanjang 2016 ini, pemberhentian PNS tidak atas permintaan sendiri di Kulonprogo hanya sekali. Itu pun karena kasus korupsi, bukan pungli,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kulonprogo Akhid Nuryati mengungkapkan, mengantisipasinya, dewan akan rajin sidak. “Hari ini komisi-komisi sidak ke lapangan sesuai ketugasan atau bidang masing-masing, salah satu tujuannya adalah untuk pencegahan praktik pungli,” ungkapnya.

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi (Kabid Dal Ops) Dishubkominfo Kabupaten Kulonprogo Sigit Purnomo saat menggelar operasi mobil angkutan barang di Jalan Pengasih-Clereng, Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Senin (17/10) juga menegaskan, sanksi tegas diberikan kepada bawahannya yang terbukti melakukan pungli.

“Di institusi kami insyaallah tidak ada unsur pungli. Kami akan tegas jika ada yang terbukti melanggar,” tegasnya. (tom/ila/ong)