JOGJA – Sidang perkara uji materi pasal 18 ayat (1) huruf m UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIJ saat ini tengah berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut mengatur tentang persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur yang harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak.

Pencantuman kata istri itulah yang dipersoalkan dua abdi dalem Keraton Jogja RM Adwin Suryo Satrianto dan Suprianto. Serta kerabat Pakualaman Anggiastri Hanantyasari bersama lima aktivis perempuan lainnya seperti Prof Dr Saparinah Sadli.

Adwin terhitung masih buyut atau cicit Sultan Hamengku Buwono VIII. Kakeknya bernama GBPH Suryobrongto. Dia merupakan putra Kolonel Inf (purn) RM Aning Sunindyo atau KPH Suryahadingrat. Dia juga keponakan Brigjen TNI (purn) Noeryanto atau KPH Yudhahadiningrat yang sehari-hari menjabat Penghageng Tandayekti Keraton Jogja.

Adwin bersama tujuh pemohon lainnya menghendaki dihilangkannya kata “istri” dari UUK. Bila permohonan ini dikabulkan sejumlah pakar hukum tata negara memperkirakan bakal terjadi perubahan dalam pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ.

“Konsekuensi bila diterima membuka peluang tampilnya perempuan memimpin. Misalnya Ratu Pembayun yang sekarang berganti nama menjadi Ratu Mangkubumi,” ujar Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Prof Dr Ni’matul Huda SH MHum, kemarin (18/10).

Dengan masih adanya kata “istri” itu telah mengganjal peluang perempuan maju sebagai calon gubernur. Sebab sebagaimana disampaikan di sidang MK oleh kuasa hukum pemohon Irman Putra Sidin, adanya kata “istri” itu seolah-olah gubernur dan wakil gubernur DIJ harus berjenis kelamin laki-laki dan tidak mungkin perempuan.

Ni’matul mengingatkan, adanya kata “istri” itu karena Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam yang bertakhta selalu laki-laki. Keistimewaan DIJ selama ini bertumpu pada Sultan sebagai gubernur dan Paku Alam sebagai wakil gubernur.

“Sejarahnya figur sultan selama ini selalu kakung (laki-laki). Maka lahirlah persyaratan itu di UUK,” jelasnya.

Pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur juga dipengaruhi suksesi yang terjadi di Keraton Jogja dan Pakualaman. Bila nantinya putusan MK itu juga berdampak pada perubahan suksesi di keraton, maka kans berubahnya sosok gubernur juga terbuka luas. “Itu implikasi seandainya putusan diterima,” ujarnya.

Namun demikian, dia berpendapat keistimewaan DIJ tidak akan bergeser. Alasannya yang menjabat gubernur dan wakil gubernur tetap dari keraton dan Pakualaman.

Pandangan sedikit berbeda disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Hestu Cipto Handoyo. Dia menilai apapun putusan MK tetap berdampak luas. “Baik itu diterima atau ditolak,” katanya.

Hestu mengatakan, bila diterima, maka memungkinkan gubernur DIJ dijabat perempuan. Implikasinya, ketentuan dalam UUK harus diubah. Termasuk menyangkut ketentuan umum yang memuat gelar sultan secara lengkap.

“Bila diterima maka runtuhlah semangat patriarki yang menjadi semangat dari UUK,” ingatnya.

Tidak itu saja, putusan MK tersebut juga akan ditindaklanjuti dengan perubahan materi UUK. Pembahasan perubahan itu akan dibahas DPR RI. Hestu mengingatkan, mestinya semua pihak memahami lahirnya ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut. Ketentuan itu muncul karena selama ini belum pernah terjadi sultan di Jogja dijabat perempuan.

Sultan yang otomatis menjadi gubernur dan gubernur adalah sultan memiliki gelar sebagai sayidin panatagama khalifatullah. Gelar itu mengisyaratkan selaku pemimpin, sultan adalah laki-laki. “Karena itulah kemudian muncul persyaratan semacam itu,” terang dia.

Lepas dari kemungkinan diterima atau ditolaknya oleh MK, Hestu justru merasa heran dengan adanya tindakan abdi dalem keraton mengajukan gugatan. Apalagi munculnya gugatan baru muncul setelah empat tahun UUK berjalan.

“Pertanyaannya kenapa baru sekarang. Kenapa dulu diterima dan sekarang dipersoalkan?” tanya mantan kiper klub Sari Bumi Raya peserta kompetisi Galatama PSSI era 1980-an ini.

Rasa heran terhadap munculnya gugatan terhadap UUK oleh kerabat keraton juga disuarakan mantan anggota Tim Asistensi RUUK DIJ Dr Achiel Suyanto SH MBA MH.

Pria yang menyandang gelar Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Nitinegoro itu mengatakan tak habis mengerti. Meski begitu, dia tampak hati-hati mengomentari langkah hukum kerabat keraton tersebut.

“Mengajukan gugatan ke MK adalah hak setiap warga negara. Ini yang harus dihormati juga,” tuturnya.

Sebagai orang yang ikut merumuskan UUK, Achiel mengatakan, ketentuan syarat “istri” itu muncul karena muara sultan yang menjabat gubernur adalah laki-laki.

Persoalan itu telah dibahas Achiel sejak 1999 bersama almarhum GBPH Joyokusumo yang beberapa periode menjabat anggota DPR RI. Pembahasan tak hanya dengan keraton, tapi juga melibatkan berbagam elemen masyarakat dan pakar. Termasuk Irman Putra Sidin yang pernah diminta tanggapan dan sarannya sebagai pakar saat penyusunan UUK. “Kalau sekarang beliau jadi kuasa hukum pemohon, saya juga bertanya-tanya,” sesalnya. (kus/ila/ong)