MUNGKID – Kalangan DPRD Kabupaten Magelang mempertanyakan kepastian pembangunan RSUD Magelang. Sikap ini terkait pengajuan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSUD Kabupaten Magelang Setara Tipe B.

Dewan meminta eksekutif untuk memastikan tipe rumah sakit yang akan dibangun. “Perbedaan tipe akan mempengaruhi jasa pelayanan dan peralatan yang dibutuhkan berikut anggarannya,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Magelang Prihadi kemarin (18/10).

Ia mengatakan, berkenaan dengan penggalan kalimat “setara” tipe B, Fraksi Gerindra berpendapat pengertian kata tersebut sangat mengaburkan substansi. Bahkan dinilai tidak jelas. Padahal, berdasarkan UU 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Kasifikasi Rumah Sakit, tidak dikenal istilah “setara”.

Menurutnya, bisa saja pemerintah daerah membangun RSUD hanya tipe C dengan embel-embel plus, sehingga terkesan setara tipe B. “Ini tentu pemikiran dan merupakan cara kotor, serta tidak baik dalam bermain kata. Oleh karena itu, perlu dipastikan tipe rumah sakit apa yang akan dibangun,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PAN Ahmad Sarwo Edi juga meminta penjelasan mengenai pembangunan rumah sakit setara tipe B. Baik tentang lokasi, luas area, tahapan proses yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan.

Juru Bicara Fraksi Golkar HM Sholeh Nurcholis mempertanyakan, draf Raperda No 12 Tahun 2013. Hal itu lantaran draf raperda tersebut disertakan dalam paripurna penyerahan nota keuangan raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2016.

Padahal, tidak ada komunikasi dan pembahasan sebelumnya untuk penyampaian kedua raperda secara bersamaan. “Hal ini terkesan diselipkan dan patut diduga untuk mengelabuhi DPRD,” kata Sholeh.

Ia mengatakan pengajuan itu seakan-akan dipaksa untuk menyetujui raperda dana cadangan di sela-sela waktu yang sempit dalam pembahasan perubahan APBD 2016. Fraksi Golkar juga menilai eksekutif atau pejabat yang menangani tidak peka terhadap persoalan-persoalan yang masih dalam proses pembahasan dan belum menjadi keputusan bersama.

“Tidak adanya komunikasi dan mekanisme pembahasan sebelumnya, ini sebenarnya merupakan sikap yang merendahkan fungsi dan kewenangan legislatif,” katanya.

Ia pun meminta eksekutif jangan menganggap sepele masalah ini karena menyangkut hubungan antarlembaga pemerintahan. “Apalagi akibat adanya penyertaan raperda dana cadangan, paripurna penyerahan nota keuangan raperda perubahan APBD 2016 menjadi tertunda beberapa kali,” katanya.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan, untuk memenuhi pelayanan dasar umum bidang kesehatan, perlu merubah perda dana cadangan. Dengan satu harapan agar pemerintah dapat memenuhi urusan wajib.

Saat ini tengah dilaksanakan penyusunan beberapa dokumen perencanaan untuk pembangunan RSUD setara tipe B. Oleh karena itu terhadap hal itu (kritik DPRD, Red), ke depan akan menjadi catatan perbaikan bagi eksekutif,” ujarnya. (ady/laz/ong)