Pungutan liar (pungli) tampaknya sudah mengakar dari level bawah hingga atas. Makin ironis, praktik ini seolah jadi tradisi. Banyak pihak yang akhirnya tutup mata, dan melakukan pembiaran.

FAKTA penangkapan dua oknum PNS di Gunungkidul dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan anggota Satgas Anti-Pungli harusnya membuka mata berbagai pihak untuk memperketat pengawasan. Namun, sepertinya “tradisi” tutup mata masih berlaku.

Itu terlihat dari sikap instansi di lingkungan Pemkab Gunungkidul yang tidak segera menindaklanjuti dengan tindakan disiplin kepegawaian. Pejabat terkait justru terkesan saling lempar tanggung jawab.

Sebelumnya, Bupati Gunungkidul Badingah menyerahkan kepada inspektorat daerah untuk segera menindaklanjuti. Namun ketika dikonfirmasi, Kepala Inspektorat Gunungkidul Sujarwo mengatakan, bahwa prosedur disiplin pegawai ada di instansi terkait dimana oknum PNS tersebut berdinas.

Dijelaskan Sujarwo, terkait dengan disiplin PNS, pemeriksaan dilakukan oleh atasan langsung dalam hal ini kepala dinas. Dari hasil pemeriksaan tersebut nanti bisa diketahui sanksi apa yang nanti dijatuhkan.

“Kalau sekarang kami belum bisa bicara sanksi karena proses penyelidikan dari dinas terkait jalan apa belum kami belum tahu. Yang jelas proses hukum terhadap oknum pegawai berkasus (pungli TPR), jalan terus di kepolisian, sementara proses disiplin pegawai juga akan berjalan,” katanya, kemarin (18/10).

Didasarkan pada PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, penjatuhan sanksi dilakukan step bye step menyesuaikan tingkat kesalahan. Di situ ada sanksi ringan, berat, hingga pemecatan. Mulai dari teguran langsung dan tertulis, penundaan kepangkatan sampai pada pemecatan dengan tidak hormat.

“Jadi, kami meminta kepada dinas terkait agar segera mengambil langkah. Inspektorat terlibat setelah muncul hasil penyelidikan dari instansi. Selanjutnya bupati yang menjatuhkan sanksi.,” tegasnya.

Sementara itu, pejabat di lingkungan Disbubpar Gunungkidul terkesan menghindar dalam menangani kasus penangkapan terhadap dua oknum pegawainya yang diamankan polisi belum lama ini.

Di bagian lain, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mendukung penuh pemberantasan praktik pungli. Pihaknya menyerahkan kasus hukum yang membelit dua pegawainya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sebagaimana mestinya.

“Target kami, tahun depan di TPR wisata harus menggunakan sistem e-ticketing. Dengan demikian, praktik pungli bisa diantisipasi,” kata Immawan.

Untuk mengingatkan, pada Sabtu (15/10), Satgas Anti-Pungli menangkap dua oknum PNS di TPR Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Dua PNS masing-masing berinisial DJ dan ST tertangkap tangan melakukan pungli. Modus yang dilakukan adalah bermain dengan tiket masuk.

Pengunjung menggunakan bus berjumlah 37 orang, seharusnya setiap orang membayar Rp 10 ribu, namun hanya ditarik uang retribusi sebesar Rp 200 ribu, dengan diberikan 4 buah tiket. Namun hingga sekarang status dua pegawai ini belum ditetapkan sebagai tersangka. (gun/ila/ong)